BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Warga Bandar Lampung berharap pembangunan fly over di simpang Mal Boemi KedatonJalan Teuku Umar-Sultan Agungbisa seelsai tepat waktu. Mengingat, imbas dari pembangunan infrastruktur itu adalah terjadinya kemacetan akibat penyempitan badan jalan. Bagus kalau dilanjutkan lagi. Kita harus lihat lalu lintas lima sampai sepuluh tahun ke depan, pasti di kawasan itu akan lebih padat dan macet kalau tidak ada flyover, kata Rudi (39), warga Kedaton, Selasa (4/7/2017).

Rudi berharap pembangunan flyover tidak mengalami kendala dan selesai tepat waktu. Saya pikir apa yang sudah dilakukan pak Herman (Wali Kota Bandar Lampung) sudah bagus. Mungkin tinggal koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya saja, kata dia.

Sementara, Supri (44), warga Wayhuwi, Lampung Selatan, mengatakan pembangunan flyover sudah keharusan. Mengingat, ruas jalan di Kota Bandar Lampung sangat kecil dan sangat sulit dilebarkan. Setiap pembangunan pasti ada pro dan kontra. Dan itu biasa. Yang penting, bagaimana pembangunan yang dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat luas, kata ayah dua anak itu.

Sebelumnya, pembangunan flyover sempat terhenti lantaran libur Idulfitri. "Siang ini mulai jalan," kata Wali Kota Bandar Lampung Herman HN saat berkunjung ke Mapolresta Bandar Lampung, Senin (3/7/2017) siang.

Herman menegaskan flyover harus segera dilaksanakan karena merupakan program nasional yang dikelola daerah. Program pembangunan dari pusat hingga daerah harus tetap berjalan. "Nggak boleh ditunda terus," kata Herman.

Pembangunan flyover simpang Mal Boemi Kedaton sebelumnya menimbulkan polemik. Baik antara Pemkot Bandar Lampung dan Pemprov Lampung maupun antara Pemkot Bandar Lampung dengan pemerintah pusat. Bahkan, kisruh pembangunan flyover antara Pemkot Bandar Lampung dan Pemprov Lampung, membuat Kepala Satker Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Lukman Santoso, angkat bicara. Lukman menjelaskan Area Traffic Control Service (ATCS) dan alat pengatur lalu lintas di depan Mal Boemi Kedaton (MBK) dibongkar Pemkot Bandar Lampung tanpa pemberitahuan.

Menurut Lukman, akibat pencopotan itu kamera pan, tilt, dan zoom  (PTZ) tak bisa lagi memantau kondisi lalu lintas di seputaran MBK. Padahal, kawasan seputar MBK adalah titik pantau utama lalu lintas di Bandar Lampung. Satker tak pernah diminta izin untuk bongkar alat tersebut. Koordinasinya kurang. Andalalin (analisa dampak lalu lintas) dan UKL/UPL (upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup) belum ada," kata Lukman Santoso, saat memantau proses pembongkaran flyover, Jumat (16/6/2017) malam lalu. (**/PRO2)