Sekretaris Komisi V DPRD Lampung, Mikdar Ilyas | Ist/Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Badan Anggaran DPRD Lampung dan Tim Anggaran Perintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, menyepakati untuk menganggarkan gaji PPPK di dalam APBD Perubahan 2023 dan penyerahan SK.

Sekretaris Komisi V DPRD Lampung, Mikdar Ilyas mengatakan, terkait persoalan PPPK di Pemprov Lampung, pihaknya telah berjuang maksimal agar para PPPK yang telah lulus tes, dapat segera dilantik dan mendapatkan SK.

"Dari rapat dengan para guru yang telah dilakukan Komisi V DPRD Lampung, yang lulus pada tes tahun 2022 lalu, ada sekitar 1.425 orang guru PPPK Pemprov Lampung," kata Mikdar Ilyas dalam keterangannya, Kamis (24/8/2023).

Namun yang telah mendapat SK baru 418 orang, sehingga masih tersisa sekitar 1.007 orang PPPK yang belum dilantik dan mendapat SK. Dari keluhan para guru PPPK yang lulus tes namun belum mendapat SK tersebut, Komisi V telah melakukan beberapa langkah, diantaranya melakukan studi banding ke Jawa Barat dan Banten yang kondisinya sama.

"Alhamdulilah hasil dari kunjungan kami itu dan pertemuan dengan Kementerian PAN-RB, kami bicarakan dengan TAPD untuk menyampaikan hasil kerja yang telah dilakukan. Alhamdulilah mendapatkan tanggapan positif pada rapat-rapat sebelumnya," ujar Mikdar Ilyas.

Pada pembahasan anggaran APBD Perubahan 2023 antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD pemprov, Komisi V kembali mempertanyakan penganggaran gaji PPPK dan penyerahan SK yang belum mendapatkan SK.

Mikdar menyebut, anggaran yang disiapkan untuk seluruh PPPK di APBD Perubahan 2023 ini ada sekitar Rp69,2 miliar. Anggaran tersebut untuk gaji PPPK yang telah dilantik dan yang akan dilantik pada September atau Oktober 2023. (***)

Editor : Febri Arianto