Penetapan Tim Pansel, Assessor dan persiapan administrasi akan dilakukan pada 1-4 Agustus mendatang. Sementara Direktur Utama harus sudah ada pada 31 Agustus 2017 mendatang.

"Nanti akan ada 10 calon Direktur Utama yang diusulkan akan dilakukan seleksi untuk menjadi tiga orang. Dari tiga orang ini nanti salah satunya akan menjadi direktur utama Badan Otorita Borobudur," kata pria asal Banyuwangi ini.

Lagi-lagi, Menpar Arief mengingatkan bahwa kelemahan pengelolaan Borobudur selama ini adalah, single destination, multimanagement. Ada zona 1 yang dikelola Kebudayaan (Kemendikbud), zona 2 dikelola BUMN, zona 3 Pemda dengan ribuan pedagang dan zona 4 Kemenpar.

BOB hadir dengan kawasan otoritatif dan kawasan koordinatif. Badan otorita inilah yang akan mengintegrasikan semua kekuatan atraksi Joglosemar dan tidak akan menyentuh zona 1-2-3. Ke-4 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Borobudur, Dieng, Karimunjawa dan Sangiran akan disentuh dalam single destination.

"Kita benchmark saja, Angkorwat Kamboja itu candinya lebih kecil, lebih muda, sebagai heritage, tapi menghasilkan 2,5 juta wisman setahun. Borobudur yang menjadi mahakarya budaya dan jauh lebih kuat, hanya 275 ribu wisman setahun? Penang yang punya Georgetown juga sudah 720 ribu wisman! Maka kita harus menjadi single management," ujar Arief Yahya.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Maritim Ridwan Djamaluddin menegaskan setelah peresmian BOP, masih ada proses administrasi pemilihan kepala BOP. Peraturan Presiden tersebut mengamanahkan pembentukan BOP Borobudur paling lambat tiga bulan setelah Perpres disahkan. Saat ini panselnya masih diproses Kementerian Pariwisata, kata Ridwan.

BOB akan mengelola kawasan pariwisata di tiga destinasi pariwisata nasional meliputi Solo-Sangiran dan sekitarnya, Semarang-Karimun Jawa dan sekitarnya, serta Borobudur-Yogyakarta dan sekitarnya. Setelah peresmian BO Borobudur, pemerintah menargetkan potensi-potensi pariwisata dalam pengelolaan BOB dapat dimaksimalkan sekaligus dijaga tetap lestari.