pariwisata Indonesia, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menpan RB Asman Abnur, UNESCO

Namun ia menitikberatkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Honorarium terkait Badan Layanan Umum (BLU) yang prosesnya melalui KemenPan dan KemenKeu.

Ia mengusulkan cukup satu Perpres Honorarium BLU Kepariwisataan, sehingga tidak perlu banyak Perpres. Tinggal merevisi Toba sehingga menjadi generik.

"Bappenas mendorong KemenPan dan KemenKeu agar bentuk Perpres dapat diusulkan lebih generik, agar BLU misalnya pariwisata tidak lama untuk memperoleh PerPres Honorarium," ujar Bambang.

Untuk itu Bambang mengapresiasi Menpar yang mampu menginisiasi dana untuk menanggulangi honorarium Badan Pelaksana Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba (BOPDT) hingga saat ini.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri menyatakan tidak ada kendala dan sudah memberi persetujuannya.

Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan dalam pernyataanya menyambut baik paparan ringkgas Menteri Pariwisata Arief Yahya. Secara substansi diutarakan Luhut, Menpar sangat menguasai zona "Single Management, Single Destination" Borobudur.

"Dan akan merangkumnya dalam Visioning Masterplan Borobudur," ujar Luhut.