Tiga sektor usaha

JAKARTA (Lampro): Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk memerhatikan tiga sektor usaha yang perlu menjadi prioritas dalam pengembangan ekonomi daerah. Yaitu, �sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, ketiga sektor tersebut merupakan tiga sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia dan menciptakan lapangan kerja yang paling besar pula.

"Jadi, jika berbicara bagaimana strategi pengembangan sektoral di daerah, yang tiga ini harus dipegang dulu. Ketiganya berkontribusi terhadap PDB terbesar dan menciptakan lapangan kerja terbesar, mau tidak mau mereka harus menjadi prioritas," kata Bambang di Jakarta, �(15/1/2017).

Menurut Bambang setelah mengembangkan ketiga sektor tersebut, baru setelah itu sektor-sektor lain yang menjadi prioritas daerah masing-masing dapat dikembangkan. Kecuali, bagi daerah yang memang tidak punya lahan pertanian ataupun industrinya belum berkembang.

Sementara itu, dari sisi kewilayahan, Bambang menuturkan pertumbuhan wilayah daerah yang banyak bergantung kepada sumber daya alam saat ini masih mengalami perlambatan pertumbuhan.

Seperti, Sumatera dan Kalimantan. Keduanya sudah ada perbaikan, tapi menurut Bambang masih belum sesuai dengan potensi yang seharusnya.

Sementara itu, Sulawesi dan Nusa Tenggara tumbuh tinggi meski sempat ada perlambatan di triwulan kedua. Sedangkan di Jawa pertumbuhannya relatif stabil. Sedangkan untuk Maluku dan Papua dinilai memang agak fluktufatif karena memang sangat tergantung terhadap iklim ekspor hasil tambang.

Bambang menambahkan, secara umum stabilitas ekonomi juga terjaga baik. Tahun ini dan tahun depan kemungkinan inflasi bisa di bawah empat persen lagi, namun akan menjadi tugas berat menjaganya.

Menurut Bambang, menjaga inflasi merupakan upaya semua pihak, baik di pusat maupun di daerah. Untuk di daerah, pemerintah harus bisa memetakan daerah mana saja yang menciptakan inflasi paling tinggi, agar segera mendapatkan penanganan khusus.

Sehingga, jangan perlakukan setiap daerah itu sama saja. Misalnya di satu provinsi, harus dilihat kabupaten atau kota mana yang paling berpotensi ciptakan inflasi paling tinggi.