Dalam paparan singkat, Hiramsyah menjelaskan mengenai Strategi Kepariwisataan Indonesia. Dimana diperlukan tim teknis antara Kemenpar dan KemenPUPR untuk memetakan permukiman di mana saja yang menjadi prioritas Desa Wisata di 10 Bali Baru dan lokasi lainnya, yang dianjurkan menggunakan arsitektur Nusantara.

"Kita akan mengadakan rapat lanjutan dengan Puslitbangkim karena selama ini materi Arsitektur Nusantara sudah ada di Kementerian PUPR sendiri namun belum dikoordinasikan menjadi regulasi dalam perencanaan permukiman lintas Ditjen," kata Hiram.

Salah satu contohnya adalah poin perencanaan di regulasi Direktorat Rumah Swadaya yang di dalamnya terdapat poin bahwa atap yang menggunakan material daun dan dinding bambu masuk kedalam kriteria Rumah Tidak Layak Huni.

Hiram menambahkan, di kuartal pertama 2017 ini merupakan fase penguatan sinergi antar kementerian dan lembaga untuk mencapai target 20.000 homestay, termasuk dengan Kementerian PUPR.

Ibaratnya sedang membangun rumah, kuartal pertama ini kami sedang membangun pondasinya yaitu memperkuat sinergi dan kerjasama seluruh stakeholder termasuk Kementerian PUPR. Untuk capaian bangunannya sendiri memang belum terlalu banyak saat ini, ujar Hiram.

Namun, jelas Hiram, pada kuartal kedua akan ada kenaikan signifikan dalam jumlah bangunan. Menurutnya hal ini dikarenakan semuanya sudah disiapkan, baik itu perencanaan, payung hukum dan pendanaannya.

Nanti setelah masuk kuartal kedua akan nampak hasilnya karena pondasinya sudah siap. Dan pada 2018, dipastikan akan lebih pesat lagi karena semua sudah melihat seperti apa prospeknya homestay desa wisata ini, kata Hiram.