Rapat Paripurna DPRD Pesisir Barat | Lampungpro.co/Dok Kominfo

KRUI (Lampungpro.co): Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Pesisir Barat dengan agenda pandangan umum fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2024 di Ruang Rapat DPRD Pesisir Barat, Selasa (31/10/2023).

Rapat paripurna yang dihadiri 20 dari 25 anggota DPRD tersebut, dipimpin langsung Wakil Ketua II DPRD Ali Yudiem, dan dihadiri Staf Ahli Bupati, Pejabat Tinggi Pramata, Administrator, Pengawas, dan Pelaksana di lingkungan Pemkab Pesisir Barat.

Pandangan yang pertama oleh Fraksi NasDem, yang disampaikan Hendrik Gunawan. Fraksi NasDem berharap perlunya membuat skala prioritas program kegiatan dan efisiensi program kegiatan pada tahun anggaran 2024, juga tak kalah pentingnya peningkatan kreatifitas program terpadu antar OPD, sehingga percepatan dan pengoptimalan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) bisa tercapai dengan maksimal.

"Pemkab Pesisir Barat perlu melakukan terobosan kreatif dan inovatif dalam peningkatan pendapatan daerah, untuk mempersempit pendapatan daerah dan pendapatan transfer karena selama ini dukungan pendapatan didukung dari pendapatan transfer yang mencapai Rp727.735.688,135," kata Hendrik.

Fraksi NasDem berharap dalam meningkatkan PAD, diperlukan kinerja yang lebih giat lagi daripada OPD untuk menempatkan sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam pencapaian PAD.

Pandangan berikutnya dari Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Mat Muhizar, yang menyarankan agar dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku, maka Pemkab hendaknya mampu membuktikan kinerja secara nyata dan transparan.

Lalu Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemkab agar melakukan koordinasi dan pembahasan dengan DPRD terkait hasil evaluasi keuangan daerah oleh Pemprov Lampung. Kemudian Fraksi PDI Perjuangan meminta Bupati Pesisir Barat, agar memilih satu dari tiga nama sesuai dengan yang telah direkomendasikan Gubernur Lampung untuk diangkat menjadi Sekda definitif.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemkab untuk mengambil tindakan terkait Simpang Tiga Ngambur. Mereka juga meminta Pemkab merealisasikan Pembangunan jalan lingkar Pekon Lemong, pembangunan Pekon Lemong - Pekon tanjung Jati, Tanjung Jati- Rata Agung di Kecamatan Lemong, kemudian perbaikan jalur Melesom Kecamatan Lemong - Danau Ranau.