Rapat Paripurna DPRD Pesisir Barat | Lampungpro.co/Dok Kominfo

Kemudian Fraksi PDIP meminta agar OPD terkait menjelaskan dan audit terkait realisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), menyarankan Pemkab agar memberi penghargaan terhadap tokoh pemekaran wilayah.

Kemudian Fraksi PDIP meminta segera dilakukan peningkatan jalan Ulok Mukti menuju Bumi Ratu, SP-2 ke SP-3, SP-3 ke SP-4, serta satu jembatan kecil dan dua gorong-gorong menuju Kecamatan Ngambur.

Fraksi PDIP juga meminta dilakukannya audit pembangunan air bersih di Pekon Pardahaga dan meminta dilakukannya evaluasi mengenai anggaran pembangunan. Poin ke-11, meminta agar Pemkab memperhatikan, mengevaluasi, serta meninjau Bendungan Way Bambang untuk lahan pertanian di Pekon Tanjung Kemala, Kecamatan Bangkunat.

Poin ke-12, agar Pemkab dapat memprioritaskan dan menganggarkan pembangunan jembatan gantung di Pekon Pemerihan Bangkunat, sebagai akses warga menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU). Lalu meminta penjelasan dari OPD terkait tentang Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan lembaga penyiaran publik lokal radio siaran Krui.

Poin ke-14, meminta segera dilakukan penanganan terkait insfrastruktur terutama jalan perkampungan tua di Kecamatan Bangkunat, serta jalan menuju Way Haru meskipun harus menyesuaikan peraturan dari pihak Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Poin 15 meminta normalisasi Sungai Way Saral di Krui Selatan.

Poin 16, meminta agar Pemkab dapat memprioritaskan dana hibah secara efektiv efisien serta tepat sasar. Poin 17, meminta penjelasan terkait penyebab meningkatnya dana hibah dan bansos. Poin 18, meminta agar Pemkab menganggarkan rehabilitas berat irigasi pada APBD Tahun Anggaran 2024.

Sementara pada Pandangan Fraksi PKB disampaikan Riza Fahlevi, mereka menyetujui target APBD Tahun Anggaran 2024 Rp784.132.746.059, yang diharapkan realisasi anggaran tahun 2024 tidak menimbulkan defisit anggaran yang cukup tinggi.