Rapat Paripurna DPRD Pesisir Barat | Lampungpro.co/Dok Kominfo

Selanjutnya pandangan Fraksi Demokrat yang disampaikan Fadli Ahmadi, agar Pemab dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Fraksi Demokrat mempertanyakan terkait langkah Dinas Perikanan (Diskan) dalam memberdayakan aset balai benih ikan di Kecamatan Pesisir Selatan, yang diyakini berdampak terhadap peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, Fraksi Demokrat meminta penjelasan terkait pendaftaran untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan (Jamkes) yang dikenakan biaya pendaftaran Rp200 ribu perorang. Lalu Fraksi Demokrat mengingatkan netralitas ASN menjelang Pemilu 2024.

Kelima, Fraksi Demokrat meminta penjelasan terkait kendala pelaksanaan Perda Nomor 2 tahun 2022. Fraksi Demokrat juga mempertanyakan OPD terkait tentang langkah yang diambil dalam menanggulangi permasalah gagal panen.

Ketujuh, Fraksi Demokrat meminta penjelasan terkait dengan penerima Bantuan Sosial (Bansos) yang tidak sesuai dengan kategori. Kedelapan, Fraksi Demokrat meminta Pemkab agar memperhatikan pemerataan dan kualitas pembangunan di wilayah Pesibar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Sementara pada pandangan Fraksi Amanat Indonesia Raya, yang disampaikan Herman, dalam penyusunan APBD 2024, target, kinerja, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan ketentuan perundang-undangan.

Kebijakan penggunaan anggaran harus memadai dan berkelanjutan tidak hanya menjalankan fungsi, namun memastikan program kerja yang memiliki manfaat, sehingga pencapaian target pelayanan publik dan pencapaian percepatan ekonomi di Pesisir Barat dapat terlaksana.

Fraksi Amanat Indonesia Raya juga meminta Pemkab dalam penyerapan anggaran APBD 2024, agar memprioritaskan program yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan UMKM guna membuka peluang lapangan pekerjaan.