Rapat Paripurna DPRD Pesisir Barat | Lampungpro.co/Dok Kominfo

Lalu terkait belanja operasi yakni belanja pegawai Rp363.592.382.245, Fraksi PKB menekankan peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Tenaga Kontrak Daerah (TKD), serta meningkatkan kemampuan kerja ASN.

Fraksi PKB berharap belanja dari rencana APBD pada Tahun 2024 sebesar Rp784.132.746.059 teralokasi belanja untuk modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp28.624.268.897. Lalu Fraksi PKB mempertanyakan dari jumlah APBD yang direncanakan Rp784.132.746.059, apakah sudah termasuk gaji PPPK di tahun 2024 penerimaan tahun 2023 dan penerimaan tahun 2024, serta berapa penambahan pendapatan untuk membiayai PPPK dan berapa anggaran gaji yang akan dibayarkan ke PPPK.

Fraksi PKB juga meminta peranan OPD terkait untuk lebih memperhatikan pihak ketiga, yang akan melaksanakan pembangunan gedung serta mengkroscek hasil dilapangan sebelum dilaksanakan serah terima pekerjaan.

Fraksi PKB menyarankan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), agar menggunakan dan merencanakan kegiatan di tahun 2024 sesuai dengan kemampuan APBD, dan meminta adanya penyampaian kepada DPRD jika terjadinya pergeseran anggaran.

PKB juga mengingatkan TAPD untuk menganggarkan insentif petugas kesehatan yang melaksanakan tugas pada masa Covid-19 yang mencapai Rp1,4 miliar. Fraksi PKB mempertanyakan tindak lanjut bantuan mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) dari pemerintah pusat tahun 2023 dan meminta pada tahun 2024 untuk dianggarkannya pembelian minimal satu unit mobil damkar.

Fraksi PKB mengingatkan ASN untuk menjaga netralitas menjelang pemilu 2024. Fraksi PKB mengajukan untuk dianggarkannya gaji aparatur pekon, Kepala Lingkungan di Kelurahan Pasar Krui dan Pasar Kota Krui pada APBD 2024 bersamaan dengan anggaran gaji di tahun yang sama.

Terakhir, PKB meminta penjelasan terkait anggaran administrasi pemerintahan di 11 kecamatan pada nota keuangan RAPBD Tahun 2024 Rp9.991.399.800.