Vaksinasi pelajar SMP di Kota Bandar Lampung sebagai persiapan belajar tatap muka. LAMPUNGPRO.CO/SANDY

Salah satu kesalahan mendasar yang dipertontonkan ke publik adalah gaya 'one man show' dalam vaksinasi. Masih segar dalam ingatan masyarakat Lampung, bagaimana Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menggelar vaksinasi sendiri di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang menimbulkan antrian panjang dan kerumunan, pada Sabtu (3/7/2021). Antrean warga yang ingin divaksin mencapai lebih dari 1.000 orang.

Tak kapok dapat sorotan miring, eh, kejadian serupa terulang di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) yang notabene dibina Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, pada Kamis (12/8/2021), berujung dibubarkan polisi. Dari dua kasus ini memang aneh, mengapa Dinas Kesehatan yang seharusnya di posisi pengatur kebijakan dan pengawasan alias regulator berubah jadi operator.

Kalau regulator jadi operator, lalu siapa yang mengawasi dan mengevaluasi? Wajar kalau sampai hari ini, dari dua kasus kerumunan itu, tak terdengar ada yang kena sanksi. Padahal jelas-jelas melanggar protokol kesehatan. 

Dalam manajemen ini yang disebut manajemen tukang sate. Ayam potong sendiri, seset sendiri, tusuk sendiri, kipas sendiri, dan jual sendiri. Tentu saja kasus ini menjadi catatan Kementerian Kesehatan, karena seharusnya fasilitas kesehatan (faskes) yang diberdayakan dan Dinas Kesehatan sebagai supervisor. 

Logika sederhana pun sebenarnya bisa dilakukan mengapa vaksinasi di Lampung terendah nasional. Tentu Kementerian Kesehatan memiliki ukuran capaian vaksinasi yang selalu rendah di Lampung. Dalam logika Kementerian Kesehatan, bisa jadi berguman seperti ini, "Percuma dikasih vaksin banyak, capaiannya rendah."

Rendahnya vaksinasi di Lampung juga cerminan buruknya perencanaan dan manajemen logistik. Kita tak pernah tahu sebenarnya berapa kebutuhan tiap faskes yang ada di Lampung, berapa sasaran dan stoknya, serta kapan habis. Itu sebabya, pengiriman vaksin di Lampung seperti kurva mendatar, karena buruknya perencanaan dan sistem logistik.

Tak salah juga pikiran liar publik kemudian menilai buruknya koordinasi provinsi dengan kabupaten/kota dalam penanganan vaksinasi ini. Dalam hal ini buruknya koordinasi antara Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.