Sekretaris DPD Demokrat Lampung Saat Menyerahkan Berkas ke Kemenkumham Lampung | Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pasca digeruduk kader dan pimpinan DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung, pihak Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemekumham) Lampung akan menyampaikan aspirasi ke Menkumham di Jakarta. Meski demikian, pihak Kanwil tidak bisa berkomentar terkait polemik yang terjadi.

"Ini akan kami laporkan ke Menteri dan mudah-mudahan kami secara langsung akan ke Jakarta. Kami tidak berpendapat akan persoalan ini, sebab ini jadi ranah pusat apapun hasilnya akan kami tunggu dan sama-sama berdoa," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung Danan, Selasa (9/3/2021).

Danan menyebut, pihaknya untuk saat ini masih akan menunggu keputusan pusat. Dimana hal ini nantinya akan dievaluasi bersama, sesuai dengan peraturan undang-undang uanh berlaku dan AD ART yang sah.

"Intinya kami menerima apa yang menjadi keluhan dari DPD Demokrat Lampung. Sesuai regulasi dan aturan, kami akan menampung, lalu disampaikan ke pusat secepatnya akan kami sampaikan," sebut Danan.

Dalam konsolidasi tersebu Sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung Julian Manaf menyampaikan sikap secara resmi pasca KLB tersebut ke perwakilan Kemenkumham di Lampung. Ada pun salah satu pernyataan resminya, mereka masih loyal terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Kami menyampaikan aspirasi, bahwa KLB Sibolangit abal-abal dan berkas kami semua sah. Maka ketika terjadi KLB tersebut, maka kami semua berada di Lampung dan menolak hasil KLB," kata Julian Manaf kepada awak media usai konsolidasi.

Kemudian DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung juga menyatakan, mereka menolak dan menganggap bahwa KLB tersebut tidak ada. Demokrat Lampung juga meminta agar pihak Kanwil Kemenkumham Lampung, untuk segera menyampaikan ke pusat terkait konsolidasi tersebut.

Seperti diketahui bersama, bahwa sebelumnya terjadi dualisme di Partai Demokrat. Dimana Moeldoko melaksanakan KLB di Sibolangit, Sumatera Utara, kemudian terpilih sebagai Ketua Demokrat hasil KLB. Sementara dari kubu AHY menolak hasil KLB tersebut, karena tidak sesuai dengan AD ART Partai Demokrat. (PRO3)