Ketua Komisi III Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, A.Md. | LAMPUNGPRO.CO

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, menyambut positif dukungan anggaran sebesar Rp5 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk penyusunan roadmap atau master plan pengelolaan sungai dan sistem drainase di Kota Bandar Lampung.

Anggaran tersebut diproyeksikan menjadi langkah awal dalam penanganan banjir yang selama ini masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah kota.

Menurut Agus, sejak awal Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung telah mendorong agar penanganan banjir dilakukan secara bersama-sama dan melibatkan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah kota.

Ia menilai persoalan banjir merupakan masalah kompleks yang membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat.

“Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung tentu menyambut positif bantuan ini. Dari awal kami memang meminta agar penanganan banjir dilakukan dengan duduk bersama, karena ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah kota saja,” ujar Agus.

Ia mengatakan, keterlibatan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWS) dan Kementerian PUPR menunjukkan adanya keseriusan dalam membangun sistem pengendalian banjir yang lebih terencana dan terintegrasi.

Menurutnya, penyusunan roadmap pengelolaan sungai dan drainase menjadi langkah penting agar penanganan banjir tidak lagi dilakukan secara parsial atau hanya bersifat sementara.

Agus juga menegaskan bahwa bantuan tersebut tidak bisa dipandang sebagai solusi instan yang langsung menghilangkan banjir. Namun, keberadaan master plan dinilai sangat penting sebagai dasar penanganan jangka panjang yang lebih sistematis.

“Paling tidak ini menjadi langkah penanganan yang sistemik. Karena persoalan banjir tidak bisa diselesaikan secara tiba-tiba. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana membangun sistem penanganan yang menyeluruh,” jelasnya.

Ia menambahkan, DPRD Kota Bandar Lampung akan terus berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman, hingga Bappeda untuk memastikan program tersebut berjalan maksimal.

Koordinasi tersebut nantinya diarahkan untuk menyusun langkah teknis lanjutan setelah dokumen master plan selesai dibuat.

Dalam keterangannya, Agus juga menyoroti kondisi sungai di Kota Bandar Lampung yang dinilai menjadi salah satu faktor penyebab banjir. Penyempitan aliran sungai, sedimentasi, hingga persoalan tata ruang disebut masih menjadi tantangan yang harus dibenahi secara bertahap.

“Keberadaan sungai memang menjadi salah satu sumber persoalan banjir. Ada penyempitan, sedimentasi, dan berbagai faktor lain yang saling berkaitan,” kata Agus Djumadi.

Karena itu, ia berharap penyusunan roadmap berbasis data dapat membantu pemerintah dalam memetakan titik-titik rawan banjir yang membutuhkan penanganan prioritas.

Agus menilai, pertumbuhan Kota Bandar Lampung yang terus berkembang menuju kawasan metropolitan harus diimbangi dengan sistem drainase dan pengelolaan sungai yang baik agar persoalan banjir tidak terus berulang setiap musim hujan.

“Bandar Lampung berkembang sangat pesat menuju kota metropolitan. Maka penanganan drainase dan sungai harus menjadi perhatian serius dan dilakukan secara bersama-sama,” tegas Agus.

Di akhir pernyataannya, Agus berharap dukungan anggaran dari Kementerian PUPR tersebut dapat menjadi titik awal lahirnya sistem pengendalian banjir yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan demi kepentingan masyarakat Kota Bandar Lampung.

“Harapannya, melalui roadmap ini penanganan banjir ke depan bisa lebih jelas arahnya dan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (***)