Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, S.Pd., MM. | LAMPUNGPRO.CO

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Dalam upaya memastikan kualitas pembangunan fasilitas pendidikan, Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sekolah di wilayah setempat, Senin (3/11/2025). Sidak ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD, Asroni Paslah, yang turut didampingi oleh anggota Komisi IV lainnya.

Sebanyak enam sekolah tingkat SD dan SMP menjadi sasaran kunjungan kali ini, yakni SD Negeri 1 Pengajaran, SD Negeri 1 Rajabasa, SD Negeri 2 Rajabasa, SD Negeri 1 Pinang Jaya, SD Negeri 2 Batu Putu, serta SMP Negeri 23 Bandar Lampung. Dari hasil inspeksi tersebut, DPRD menemukan sejumlah kejanggalan terkait dengan kualitas bangunan dan penggunaan anggaran dalam pekerjaan revitalisasi yang sedang berlangsung.

Menurut Asroni, sidak ini bertujuan untuk mengevaluasi progres proyek revitalisasi yang dibiayai oleh dana APBN dan langsung disalurkan ke rekening masing-masing sekolah. "Kami menilai ada beberapa bangunan yang hasilnya tidak sesuai dengan anggaran yang diberikan. Ini sangat mengkhawatirkan karena anggaran tersebut diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan yang ada," ujar Asroni kepada Lampungpro.

Anggaran yang diterima setiap sekolah, lanjut Asroni, diberikan dengan skema swakelola. Hal ini dilakukan agar masyarakat sekitar sekolah juga bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut, seperti pemberdayaan tukang dan pemanfaatan bahan bangunan lokal. Namun, Asroni mencatat adanya indikasi penyimpangan di lapangan yang perlu segera diklarifikasi.

Salah satu temuan mencolok terjadi di SD Negeri 2 Batu Putu, yang mendapat anggaran sebesar Rp779 juta untuk pembangunan dan renovasi fasilitas. "Namun, setelah kami tinjau, hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan. Ini sangat memprihatinkan, karena pembangunan tersebut tidak mencerminkan nilai yang sudah disetujui," kata Asroni dengan nada tegas.

Lebih lanjut, Asroni mengingatkan bahwa proyek revitalisasi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga harus melibatkan seluruh pihak terkait di tingkat lokal, terutama pihak sekolah, panitia pelaksana, serta pekerja lapangan. "Penting bagi seluruh pihak yang terlibat untuk bekerja secara profesional, karena anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bandar Lampung," ujarnya.