Rapat Paripurna DPRD Lampung Selatan | Lampungpro.co/Kominfo

KALIANDA (Lampungpro.co): DPRD Lampung Selatan akhirnya mengesahkan lima paket Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Lampung Selatan, menjadi Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2021, dalam rapat paripurna pada Senin (20/12/2021). Raperda yang disahkan menjadi Perda tersebut yakni, Raperda Rencana Pembangunan Industri Tahun 2020-2040, Raperda Bantuan Hukum, dan Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2022-2027.

Kemudian Raperda tentang Pengembangan Wilayah Sekitar Kawasan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni, dan Raperda tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Sebelumnya, Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD setempat Amelia Nanda Sari membacakan laporan hasil pembahasan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Setelah disampaikan, delapan fraksi yang ada di DPRD Lampung Selatan menyampaikan pendapat akhir masing-masing fraksi, terhadap lima Raperda tersebut. Dalam rapat paripurna itu, delapan fraksi menyatakan menerima dan menyetujui lima paket Raperda Lampung Selatan, untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah Lampung Selatan.

Pengesahan Raperda menjadi Perda itu, berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Lampung Selatan, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan antara Bupati Lampung Selatan, dan DPRD Lampung Selatan secara virtual. Rapat paripruna dipimpin Wakil Ketua I Agus Sartono, didampingi Wakil Ketua II Agus Sutanto dan Wakil Ketua III Waris Basuki.

Sementara, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, beserta Sekretaris Daerah Thamrin, dan jajaran pejabat lainnya, mengikuti rapat paripurna itu secara virtual melalui konferensi video dari Aula Rajabasa Kantor Bupati. Sementara itu, Wakil Bupati Pandu menyambut baik atas pendapat akhir Fraksi-fraksi DPRD Lampung Selatan yang telah menyampaikan harapan, saran, dan masukan serta kritik yang bersifat membangun.

Selaku pihak eksekutif, kami berharap setelah disetujui oleh DPRD Lampung Selatan, selanjutnya lima paket Raperda Lampung Selatan ini, dapat ditetapkan serta diundangkan menjadi Peraturan Daerah Lampung Selatan. Kepada OPD pemrakarsa Raperda; agar segera melakukan sosialisasi dan menyusun petunjuk pelaksanaan atau peraturan bupati atas Perda tersebut," kata Pandu.

Sehingga diharapkan Perda yang telah ditetapkan dan diundangkan ini, dapat dilaksanakan secara efektif dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan di Lampung Selatan. (***)

Editor : Febri Arianto