Gubernur Lampung Bersama Pendamping dan Penerima PKH | Lampungpro.co/Dok Kominfo

SUKADANA (Lampungpro.co): Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meminta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), untuk memastikan seluruh keluarga penerima manfaat memperoleh akses terhadap berbagai program perlindungan sosial pemerintah, mulai dari PKH, Kartu Indonesia Pintar (KIP), BPJS Kesehatan, bantuan Sembako, hingga program pendidikan.

Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, pihaknya meminta setiap pertemuan P2K2, yang pertama dicek itu apakah mereka semua sudah dapat program pemerintah atau belum, sebab KIP, KIS, BPJS, Sembako, PKH, dan semuanya harus dipastikan tidak ada yang terlewat.

"Kami minta persoalan yang ada seperti tidak aktifnya BPJS Kesehatan dan lainnya, agar segera didata dan diverifikasi oleh pendamping PKH, agar hak masyarakat dapat dipulihkan," kata Rahmat Mirzani Djausal saat berdialog dengan warga Labuhan Ratu, Lampung Timur, Senin (31/8/2026).

Dalam dialog bersama keluarga penerima manfaat, Gubernur Mirza mendengarkan langsung persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya buruh tani yang menjadi mata pencaharian mayoritas warga.

Gubernur Mirza juga meminta pendamping untuk mencatat warga yang belum menerima KIP, maupun bantuan pendidikan lainnya, termasuk anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

Selain itu, Gubernur Lampung juga mengajak keluarga penerima manfaat memanfaatkan program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat, sebagai kesempatan meningkatkan kualitas pendidikan anak.

Dalam pertemuan tersebut, terdapat dua anak dari keluarga PKH yang telah bersekolah di Sekolah Rakyat, dan salah satunya berhasil meraih prestasi juara tingkat provinsi pada cabang olahraga karate.

"Kalau anak-anak sekolahnya bagus, nanti bisa kuliah dan masa depannya menjadi lebih baik. Tujuan akhirnya adalah keluarga kita semakin sejahtera," ujar Rahmat Mirzani Djausal.

Gubernur juga menekankan pentingnya semangat graduasi atau naik kelas, dari penerima bantuan menjadi keluarga yang mandiri secara ekonomi.

Menurut Gubernur Mirza, bantuan sosial bukan sekadar diberikan untuk memenuhi kebutuhan, tapi juga menjadi jalan bagi keluarga meningkatkan kesejahteraan, melalui usaha dan pendampingan berkelanjutan.

Gubernur Mirza juga mengingatkan masyarakat, agar menjaga bantuan sosial yang diterima dan tidak menyalahgunakannya, termasuk menghindari praktik judi online (Judol), yang dapat berdampak pada status kepesertaan bantuan. Ia meminta warga tidak meminjamkan KTP kepada pihak lain, karena berpotensi disalahgunakan untuk kegiatan ilegal.

Sementara itu, Koordinator Wilayah PKH Lampung, Slamet Riyadi menjelaskan, kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap bulan oleh 1.542 pendamping sosial di seluruh Lampung. Program tersebut, menjangkau sekitar 391.000 keluarga penerima manfaat di 15 kabupaten dan kota yang tersebar pada 229 kecamatan.

Materi P2K2 mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, pencegahan stunting hingga penguatan ekonomi keluarga. Melalui forum tersebut, pendamping juga menjadi penghubung utama masyarakat dalam mengakses berbagai program pemerintah.

Untuk di Lampung Timur sendiri, terdapat 215 pendamping PKH yang bertugas pada 24 kecamatan. Jumlah tersebut, menjadi salah satu yang terbesar di Lampung, dalam mendampingi keluarga penerima manfaat secara langsung di tingkat desa.

Melalui penguatan pendampingan PKH dan integrasi berbagai program sosial, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berharap masyarakat miskin dan rentan semakin mudah memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, pangan dan perlindungan sosial sehingga kesejahteraan keluarga di Lampung dapat meningkat secara bertahap. (***)

Editor : Febri Arianto