Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal | Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) harus menjadi instrumen untuk meningkatkan nilai tambah potensi ekonomi sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat desa.

Hal itu disampaikan Rahmat Mirzani saat menghadiri Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Lampung yang digelar di Aula Semergou, Bandar Lampung, Jumat (4/9/2026).

Seminar tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi, serta Asosiasi Desa Seluruh Indonesia. Kegiatan dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, serta jajaran Forkopimda Lampung dan Bandar Lampung.

Menurut Gubernur Mirza, KDKMP penting untuk mengubah pola ekonomi desa yang selama ini lebih banyak menjual hasil produksi dalam bentuk bahan mentah. Padahal, Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian.

Ia menyebut Lampung merupakan salah satu sentra singkong nasional dengan kontribusi sekitar 70 persen produksi nasional. Selain itu, produksi padi Lampung berada di peringkat kelima nasional dan jagung peringkat ketiga nasional.

"Yang harusnya dengan kekayaan sumber daya alam itu, masyarakat-masyarakat di desa kita sudah makmur. Tapi karena sistem ekonomi di negara kita tidak mendukung, akhirnya kekayaan yang ada di desa itu lari ke kota," kata Mirza.

Ia mengatakan pemerintah ingin mendorong agar hasil pertanian tersebut tidak hanya diproduksi dan dijual sebagai bahan mentah, tetapi juga diolah di desa sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan modal, jaringan, tenaga ahli, manajemen, serta instrumen ekonomi yang dapat menghubungkan seluruh potensi tersebut. Salah satu instrumen yang didorong pemerintah adalah koperasi.

"Keinginan dari Pak Presiden adalah bagaimana kekayaan yang ada di desa kita ini dimaksimalkan untuk dilakukan nilai tambah atau hilirisasi di desa kita masing-masing," ujarnya.

Mirza menilai pemahaman masyarakat terhadap koperasi selama ini masih identik dengan kegiatan simpan pinjam. Padahal, menurut dia, fungsi koperasi jauh lebih luas dan dapat menjadi penggerak perekonomian desa.

Ia menyebut Pemerintah Provinsi Lampung bersama Forkopimda berkomitmen mendukung percepatan pembentukan dan pengembangan KDKMP. Lampung, kata dia, bahkan berada di peringkat keempat nasional dalam pembentukan KDKMP dan menjadi yang tertinggi di luar Pulau Jawa.

"Forkopimda meyakini KDKMP ini adalah salah satu cara bagaimana kita bangkit. Kepala desa juga paham bahwa KDKMP ini adalah alat mereka untuk memberikan kemakmuran yang lebih buat masyarakat yang ada di desa-desa," katanya.

Pemprov Lampung juga menyiapkan program 500 Desa Maju yang diarahkan untuk memperkuat hilirisasi produk pertanian. Di antaranya pengolahan jagung menjadi pakan ternak dan penggilingan padi melalui fasilitas rice milling di desa.

Program tersebut ditargetkan selesai pada 2027 dan selanjutnya diintegrasikan dengan operator KDKMP. Selain itu, koperasi diharapkan menjadi wadah bagi UMKM agar semakin kuat, mampu bersaing, dan berkembang.

Mirza juga menyoroti persoalan distribusi gabah Lampung yang selama ini masih banyak dikirim ke Pulau Jawa untuk diproses sebelum kembali dijual di Lampung. Kondisi tersebut dinilai membuat rantai distribusi menjadi lebih panjang dan berdampak terhadap harga beras.

Mulai pekan depan, Pemprov Lampung menargetkan KDKMP yang berada di wilayah panen mulai diaktifkan untuk menyerap gabah petani.

"Yang panen ada KDKMP-nya, KDKMP-nya akan menyerap gabah-gabah sehingga tidak keluar lagi ke Jawa," tegas Mirza.

Ia meminta kepala desa yang KDKMP-nya telah aktif segera melaporkan wilayah yang memasuki masa panen agar dapat didorong untuk menyerap hasil pertanian masyarakat. Menurutnya, dukungan pendanaan untuk pelaksanaan program tersebut juga telah disiapkan.

Mirza menegaskan keberhasilan KDKMP membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, kepala desa, hingga masyarakat. Ia berharap koperasi tidak sekadar menjadi lembaga formal, tetapi benar-benar mampu memutus mata rantai distribusi dan meningkatkan nilai tambah hasil produksi desa.

"Seorang pemimpin itu harus punya keahlian dan punya statecraft, seni mengelola kekayaan. Bukan hanya Presiden, Gubernur, atau Bupati. Para kepala desa juga harus punya kemampuan mengelola kekayaan yang ada di desanya masing-masing," ujar Mirza.

Ia berharap para kepala desa mampu mengenali dan mengembangkan potensi wilayahnya masing-masing sehingga kekayaan desa dapat dikelola secara optimal dan tujuan akhirnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Tujuannya cuma satu: bagaimana kekayaan ini bisa memakmurkan masyarakat di desanya masing-masing," pungkasnya.