BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Terkait adanya layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) di Kabupaten Lampung Timur, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Lampung Timur meminta kepada ULP Lampung Timur agar proses pelelangan yang ada berjalan dengan baik, adil, dan transparan. Ini dilakukan, agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

"Kami juga meminta kepada instansi yang berwenang, seperti Polda, Kejaksaan Tinggi, higga pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memantau proses lelang tersebut. Ini dikarenakan, menurut informasi yang beredar hingga saat ini belum ada pihak perusahaan yang diundang untuk pembuktian kualifikasi," kata Ketua HIPMI Lampung Timur Afrianando Sanjaya, Kamis (19/3/2020).

Menurutnya, batas pembuktian terakhir akan dilakukan dalam waktu dekat. Jika ini sampai terjadi proses lelang ulang, maka Afrianando menganggap sudah melanggar aturan. Sebab dalam pelelangan ini, tidak boleh ada yang dirugikan dari pihak manapun.

Untuk itu, kami meminta kepada semua instansi yang berwenang, agar memantau proses lelang berjalan secara baik, adil dan transparan. Sehingga semua bisa senang, dalam bekerja juga tenang, lalu masyarakat juga senang melihatnya," jelas Afrianando. (FEBRI/PRO2)