Angka itu membaik dari posisi sekarang atau tahun 2017 di ranking 42 sebelumnya tahun 2014 di ranking 70 kemudian tahun 2015 meningkat di ranking 50 dunia.

Ukus Kuswara menjelaskan, di balik keunggulan pariwisata sebagai leading sector ternyata industri jasa ini sangat rentan terhadap berbagai krisis barik bersumber dari bencana alam, wabah penyakit, maupun keamanan terutama terorisme.

Jika berbagai acaman krisis ini tidak tertangani secara baik akan berdampak signifikan bagi kepariwisataan nasional dengan menurun kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia, kata Ukus Kuswara.

"Saya menyambut baik diselenggarakan FGD untuk menyusun pedoman dalam penanganan krisis kepariwisataan dengan melibatkan tim dari pusat krisis kementerian atau lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang merupakan stakeholder pariwisata, kata Ukus Kuswara.

Kegiatan FGD Penyusunan Pedoman Penangan Krisis Kepariwisataan dimaksudkan antara lain menyiapkan dasar-dasar yang dibutuhkan bagi CCP menyangkut pola kerja, sistem dan kelembagaan, mengindentifikasi pesan kunci (key message) terkait krisis mendorong keterlibatan stakeholder dalam crisis center, memperoleh umpan balik (feedback) dari masyarakat atau wisatawan serta penyedian prosedur pengelola krisis dalam meminimalisir dampak dan penangan krisis dapat lebih optimal.

FGD diisi dengan diskusi panel yang menghadirkan nara sumber dari Pusat Data Informasi dan Humas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menyampaikan paparan dengan tema Pemetaan Potensi Bencana di Destinasi Pariwisata dan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Dr.Sutupo Purwa Nugroho dalam paparan Best Practice Penangan Krisis Kesehatan.

Acara FGD diikuti 60 perserta dari PIC (Person In Charge) TCC setiap Deputi Kemenpar, PIC kementerian atau lembaga dan asosiasi, Dinas Pariwsiata, serta Tim Pengelola TCC Kemenpar. (*)