Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto (kanan) saat menghadiri grand launching Kemenpan RB di Yogyakarta. LAMPUNGPRO.CO/DISKOMINFO LAMSEL

YOGYAKARTA (Lampungpro.co): Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menjadi salah satu kabupaten yang diundang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) pada grand launching dan penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan pada pemerintah daerah. Acara berlangsung Jumat (21/10/2022) di Balai Senat Universitas Gajahmada itu, dihadiri Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Selatan, Aryan Saruhian.

Dari 514 Kabupaten/kota yang tersebar di 34 Provinsi, terdapat 11 Provinsi dan 12 kabupaten/kota yang diundang pada acara tersebut, dan akan menjadi lokasi fokus (lokus) atau pilot project reformasi birokrasi tematik kemiskinan tahap 2. Adapun Kabupaten/kota tersebut diantaranya, Kabupaten Lampung Selatan, Banyumas, Bener Meriah, Bone Bolango, Jayawijaya, Kapuas Hulu, Lombok Barat, Maluku Tengah, Musi Banyuasin, Teluk Wondama, Kota Pariaman, dan kota Surabaya.

Deputi bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PanRB Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto melaporkan, Grand Launching RB tematik penanggulangan kemiskinan bertujuan menginformasikan program kepada mitra strategis Kementerian Pan RB. Selain itu, mengekspose contoh pelaksanaan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan tahap 1, dan mengikat komitmen para kepala daerah pilot project RB Tematik penanggulangan kemiskinan tahap 2.

Dia menerangkan, reformasi birokrasi tematik berfokus pada penyelesaian permasalahan nyata di tengah masyarakat khususnya pada tema khusus yang menjadi prioritas presiden. Sementara, Rektor Universitas Gajah Mada Prof. Ova Emilia dalam sambutannya berharap, terselengaranya acara tersebut dapat menjadi forum desiminasi pengetahuan publik dan juga pembelajaran aspiratif antara instansi pemerintah serta medium penjaringan aspirasi dari akademisi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi tematik mengenai penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Dia menambahkan, prinsip reformasi birokrasi bukan hanya persoalan perubahan teknis instrumentalis dan normatif tata kelola kelembagaan namun jauh lebih penting yaitu menyangkut transformasi perspektif dan juga logika berpikir yang akan memberikan tuntunan serta landasan perubahan arah dan visi bagaimana birokrasi kedepannya harus dijalankan. (***)

Editor: Amiruddin Sormin