Pimpinan Media Muhammad Asyihin. Lampungpro.co/doc

Belakangan ini, membuka media sosial pemerintah daerah di Lampung rasanya seperti menonton serial tanpa akhir. Ada episode meninjau jalan rusak, episode mengecek banjir, episode rapat koordinasi, episode membagikan bantuan, hingga episode mendengar keluhan warga.

Semua direkam dengan baik. Semua dikemas dengan menarik. Semua diunggah dengan cepat.

Persoalannya, masyarakat tidak hidup di dalam video.

Masyarakat hidup di jalan yang mereka lalui setiap hari.

Masyarakat hidup di lingkungan yang masih kebanjiran saat hujan deras turun.

Masyarakat hidup dengan harga kebutuhan pokok yang naik turun tanpa bisa diprediksi.

Masyarakat hidup dengan pelayanan publik yang terkadang masih membuat mereka mengelus dada.

Di sinilah muncul pertanyaan yang mulai sering terdengar di warung kopi, grup WhatsApp, hingga kolom komentar media sosial:

Apakah pemerintah saat ini lebih sibuk menyelesaikan masalah atau lebih sibuk mendokumentasikan proses penyelesaian masalah?

Pertanyaan itu mungkin terdengar sinis. Namun tidak lahir dari ruang kosong.

Masyarakat melihat sendiri bagaimana hampir setiap persoalan yang viral langsung mendapat respons cepat. Kamera datang. Pejabat datang. Konten pun hadir.

Sayangnya, tidak semua persoalan yang mendapat sorotan kamera berakhir dengan solusi yang berkelanjutan.

Banjir masih datang di sejumlah titik yang sama.

Keluhan jalan rusak masih bermunculan.

Persoalan drainase masih menjadi pekerjaan rumah tahunan.

Sampah masih menjadi masalah di berbagai wilayah.

Artinya, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar respons cepat, melainkan penyelesaian yang tuntas.

Di era digital, memang ada godaan besar yang dihadapi setiap kepala daerah.

Algoritma lebih menyukai video daripada data.

Konten lebih mudah viral dibanding laporan pembangunan.

Gestur lebih cepat mendapat perhatian dibanding hasil kerja yang membutuhkan waktu bertahun-tahun.

Akibatnya, ada kecenderungan pembangunan berubah menjadi pertunjukan visual.

Bukan karena para kepala daerah tidak bekerja. Justru sebagian besar bekerja keras.

Masalahnya, publik mulai kesulitan membedakan mana pembangunan yang benar-benar berdampak dan mana pembangunan yang sekadar terlihat menarik di layar telepon genggam.

Lampung tentu tidak boleh terjebak dalam jebakan itu.

Sebab sejarah pembangunan daerah tidak pernah ditulis berdasarkan jumlah tayangan video.

Sejarah ditulis oleh jalan yang bertahan puluhan tahun.

Oleh irigasi yang mampu mengairi sawah petani.

Oleh sekolah yang menghasilkan generasi berkualitas.

Oleh rumah sakit yang memberikan pelayanan layak.

Oleh kebijakan yang benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Media sosial memang penting.

Komunikasi publik juga penting.

Masyarakat berhak mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah.

Namun komunikasi tidak boleh menjadi tujuan.

Komunikasi hanyalah alat.

Tujuan akhirnya tetap sama: pelayanan dan pembangunan.

Karena itu, seluruh kepala daerah di Lampung perlu menyadari bahwa publik hari ini semakin cerdas.

Masyarakat tidak lagi sekadar melihat siapa yang paling sering muncul di layar.

Masyarakat mulai menghitung siapa yang paling banyak menghasilkan perubahan.

Mereka tidak hanya bertanya siapa yang datang saat banjir.

Mereka bertanya siapa yang mampu mengurangi banjir.

Mereka tidak hanya melihat siapa yang meninjau jalan rusak.

Mereka ingin tahu siapa yang mampu membuat jalan itu bertahan lebih lama.

Mereka tidak hanya menyukai konten yang menarik.

Mereka menunggu hasil yang nyata.

Pada akhirnya, kamera bisa merekam aktivitas. Tetapi kamera tidak bisa menutupi kenyataan.

Sebab ketika video berhenti diputar, masyarakat tetap harus menjalani hidup di tengah kondisi yang mereka rasakan setiap hari.

Dan di situlah ukuran keberhasilan seorang pemimpin sesungguhnya ditentukan. (Opini/EdAI)