Kantor PTPN I Regional VII Lampung | Ist/Lampungpro.co

"Jadi dari hasil pengembangan di lapangan terungkap, kalau yang menyuruh melakukan tindakan tersebut adalah Mujiran. Lokasi pencurian berada di Afdeling I Kebun Bergen, yang merupakan hanca atau wilayah kerja Mujiran sendiri," ujar Agung.

Berdasarkan pendalaman internal perusahaan, aksi ini nyatanya bukan yang pertama kali. Agung menyebut, modus operandi seperti ini sudah sering terjadi di Kebun Bergen, dan merugikan operasional perusahaan negara tersebut.

"Selama ini, setiap ada kejadian serupa kami selalu mengedepankan jalur damai atau restorative justice (RJ). Namun langkah persuasif tersebut, ternyata tidak memberikan efek jera," sebut Agung.

Komitmen Hukum dan Tiga Pilar Keadilan
Secara normatif, Agung menyatakan PTPN I selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap menghormati institusi keadilan restoratif, sebagaimana diatur dalam KUHAP Baru di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Namun penegakan hukum dalam kasus ini dinilai krusial, sebagai pembelajaran bersama. Pihak perusahaan berharap, kasus ini dapat disikapi secara proporsional oleh semua pihak.

Langkah hukum tegas ini, juga dkiambil semata-mata untuk melindungi aset negara dari gangguan usaha yang berkesinambungan.

PTPN I Regional VII pun meminta agar kasus ini dilihat secara utuh dan proporsional, demi tercapainya esensi penegakan hukum yang sejati. Hal tersebut menurut PTPN dinilai penting, agar tiga pilar utama hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat terpenuhi secara seimbang. (***)