Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Apriliati | Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Terkait penerapan tatanan kehidupan baru atau new normal dibidang pendidikan, anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Apriliati meminta agar dipersiapkan secara matang, disosialisasikan, dan diberikan edukasi terlebih dahulu mulai dari kepala sekolah, guru-guru, siswa-siswi, hingga orang tua atau wali murid melalui komite sekolah.

"Apabila di kemudian hari, pembelajaran tatap muka di sekolah diberlakukan dalam rangka penerapan tatanan normal baru, maka persiapan harus dilakukan dengan baik. Semua harus dipersiapkan dengan baik, mulai dari sosialisasi hingga edukasi kepada warga sekolah dan wali murid, melalui komite sekolah juga harus dilakukan secara terus menerus," kata Apriliati, Jumat (19/6/2020).

Menurutnya, sistem pembelajaran dan lainnya apabila akan ada kegiatan di sekolah juga harus dipersiapkan. Mulai dari pembagian waktu belajar, mekanisme tempat duduk, hingga berbagai hal yang menyangkut keberlangsungan pembelajaran, serta penerapan protokol kesehatan juga harus dirumuskan dengan cermat.

"Semuanya harus dilakukan dengan cermat. Mulai dari pengaturan ruangan yang biasanya kapasitas perkelas mencapai 30 orang, dimana satu bangkunya yang terdiri atas dua siswa harus, ini harus diberi jarak menjadi satu bangku satu siswa. Kemudian semua siswa, juga diwajibkab menjaga kesehatan. Jangan sampai penerapan normal baru ini, akan muncul gelombang baru," ujar dia.

Selain itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini juga merekomendasikan, agar kegiatan belajar mengajar secara tatap muka pada tahun ajaran baru 2020/2021 ini, untuk dilakukan penundaan terlebih dahulu, hingga pandemi Covid-19 selesai. Hal ini dilakukan untuk kebaikan bersama, sebab wabah pandemi Covid-19 saat ini belum selesai.

"Penundaan ini perlu dilakukan, untuk mencegah adanya kasus baru yang menjangkiti siswa sekolah. Bahkan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) juga sudah merekomendasikan, untuk tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka hingga akhir Desember tahun ini, karena dinilai sangat berisiko," jelas Apriliati. (FEBRI/PRO2)