Kepala Badan Pendapadan Daerah (Bapenda) Lampung, Slamet Riadi || LAMPUNGPRO.CO/Ist

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Menyusul capaian pendapatan yang jauh dari target, Pemerintah Provinsi Lampung terpaksa mengambil langkah penyelamatan fiskal dengan menerapkan kebijakan tunda bayar untuk sejumlah kewajiban keuangan daerah di penghujung tahun anggaran 2025.

Keputusan itu diambil setelah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 hanya mencapai Rp3,37 triliun, atau 79,95 persen dari target sebesar Rp4,22 triliun. "Secara umum, capaian PAD kita masih di bawah target," ujar Kepala Badan Pendapadan Daerah (Bapenda) Lampung, Slamet Riadi, Sabtu (3/1/2025).

Meski beberapa sektor menunjukkan kinerja menggembirakan, seperti Retribusi Daerah yang mencapai 103,03 persen, performa buruk dari sektor pajak daerah terutama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi penyebab utama defisit. "Capaian positif itu tidak mampu menutupi kekurangan dari sektor pajak daerah," jelas Slamet.

• PKB Jadi Titik Lemah

Realisasi PKB hanya Rp691,37 miliar, atau 42,41 persen dari target, menjadi kontributor terbesar ketidakcapaian tersebut. Ini sangat kontras dengan komponen pajak lain seperti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang mencapai 113,48 persen.

Slamet merinci penyebab anjloknya penerimaan PKB. Tunggakan pajak yang menumpuk lebih dari dua tahun, rendahnya pelaporan perpindahan kepemilikan kendaraan, dan menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat menjadi faktor utama.

"Efek dari program pemutihan dan perluasan gerai layanan juga belum signifikan," ungkapnya.

• Dampak dan Skala Tunda Bayar

Akibat defisit tersebut, Pemprov Lampung mengimplementasikan tunda bayar terhadap pembayaran kegiatan operasional, belanja pihak ketiga, dan kewajiban anggaran lainnya. Kebijakan ini, menurut Slamet, adalah langkah fiskal terukur untuk menjaga stabilitas arus kas daerah.

"Tunda bayar ini untuk menjaga kredibilitas fiskal dan memastikan layanan publik tidak terganggu. Ini langkah sambil menunggu pergeseran anggaran," tegasnya.

Kebijakan ini menjadi penanda betapa vitalnya kontribusi PKB bagi kesehatan keuangan daerah.

• Strategi Perbaikan 2026

Untuk memperbaiki kondisi, Bapenda menyiapkan sejumlah strategi pada 2026. Langkah utama adalah digitalisasi penuh layanan pajak, ekspansi gerai Samsat ke desa-desa, dan evaluasi besar-besaran kinerja unit pelayanan.

Strategi teknis lainnya adalah integrasi data kendaraan dengan kepolisian dan perusahaan leasing untuk memutus mata rantai kendaraan "putus tangan". Edukasi kesadaran pajak juga akan digencarkan.

"Langkah-langkah ini untuk memperbaiki capaian PKB dan mengurangi tunggakan yang menahan laju PAD," tegas Slamet. Ia berharap, dengan kemudahan yang disediakan, kesadaran masyarakat untuk bayar pajak tepat waktu meningkat.

Kebijakan tunda bayar kali ini diharapkan menjadi momentum koreksi, mengingat PKB sebagai tulang punggung PAD Lampung belum tergarap optimal. Keberhasilan strategi pemulihan 2026 akan menentukan ketahanan fiskal daerah ke depannya. (***)

Editor : Sandy,