Selain itu, BOPDT juga telah menggelar pertemuan dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dalam rapat yang digelar di Jakarta pada 4 April lalu, BKPM mengusulkan agar BOPDT memiliki kantor sekretariat bersama.

Merujuk usulan BKPM, kantor bersama itu akan melibatkan person in charge (PIC) dari 12 kementerian atau lembaga sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2016 tentang BOPDT, sekaligus delapan pemda yang terkait langsung dengan Danau Toba. Ini terkait dengan penyelenggaraan perizinan, ujar Arie.

Selain itu, BKPM juga akan membantu BOPDT dalam memasarkan potensi kepada investor potensial. Salah satunya dari Jepang, China dan Korea, katanya.

Sebelumnya, pada Kamis lalu (6/4) ada tiga perusahaan asal Singapura yang meninjau langsung kawasan Danau Toba di Tobasa. Ketiga perusahaan itu adalah KOP Properties, Montingo Resort dan Butterfly Park Sentosa Resort.

BPODT pun memberi gambaran besar tentang pengembangan kawasan wisata danau kaldera terbesar di dunia itu. Menurut Arie, utusan investor Singapura diajak mengunjungi lahan zona otorita di Sibisa seluas 602 hektare dan Bandara Sibisa di Ajibata, Tobasa. Investor melihat lahan Otorita dan Bandara Sibisa dapat saling melengkapi, katanya.

Selain itu, delegasi investor asal Negeri Pulau Tumasik juga mengunjungi potensi lahan pengembangan seluas 7,5 hektare di Silalahi, Kabupaten Dairi. Namun, lahan yang sudah diincar KOP memang masih terkendala tata ruang.

Karenanya, BOPDT mengajak delegasi investor Singapura berdiskusi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dairi guna mendiskusikan tata ruang. Progres pun langsung terlihat.