BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Para pelaku pariwisata Lampung dari kalangan akademisi, pelaku usaha, pemerintah, komunitas, dan media massa menyampaikan rekomendasi program berkesinambungan untuk mewujudkan destinasi ke Gubernur Lampung. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Lampung Budiharto, rekomendasi tersebut hasil workshop selama dua hari, 24-25 Mei 2017 di Hotel Grand Anugerah, Bandar Lampung.

Rekomendasi dari kalangan akademisi berisi antara lain perencanaan pembangunan kepariwisataan yang bersinergi dan penelitian guna menemukenali kekuatan dan kelemahan dalam pengembangan pariwisata Lampung. Kemudian, pendataan guna memperkuat informasi kepariwisataan.

Sedangkan dari kalangan pelau bisnis, meminta inergi pembinaan destinasi wisata, terkait amenitas standarisasi akomodasi homestay, cottage (higienis dan sanitasi). "Keramahan merupakan standar mutlak, perbaikan infrastruktur, penyediaan sambungan listrik PLN, dan optimalisasi layanan internet," kata Irwan Nasution, pemilik Taman Wisata Lembah Hijau.

Kalangan pelaku usaha juga meminta regulasi dari pemerintah harus transparan. Pemerintah diminta lebih aktif mendorong penyelenggaraan even di daerah, baik nasional maupun internasional. "Beban pelaku usaha lebih berat dibandingkan dari pelaku wisata lain termasuk pemerintah karena selain memikirkan kemajuan pariwisata juga memikirkan profit. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang jelas tentang regulasi kepariwisataan," kata Irwan Nasution.

Dari kalangan pemerintah yang diwakili Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, Audi Marpi, mengatakan dibutuhkan leadership yang berkomitmen dalam pembangunan pariwisata. Pemberdayaan masyarakat di destinasi wisata melalui sadar wisata dan Sapta Pesona. "Menyiapkan peraturan dan regulasi tentang kepariwisataan, peningkatan SDM masyarakat melalui ekonomi kreatif, dan mengangkat kearifan lokal dan seni budaya," kata Audi.

Destinasi wisata, menurut Yudas Ermadi, dari kalangan komunitas mengatakan bukan hal terpisah dari masyarakat, jadi perlunya pemberdayaan masyarakat di destinasi wisata. "Ada koordinasi yang jelas antara pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Kemudian, melakukan pengorganisasian kesadaran berkelompok dan mengelola destinasi wisata tempat masyarakat tinggal untuk mendorong pencontohan desa wisata," kata Yudas.

Dari kalangan media yang diwakili Amiruddin Sormin, mengatakan perlunya membangun jaringan jurnalis pariwisata, sehingga even dapat diinformasikan sejak jauh-jauh hari. Kemudian, membuka akses media untuk mengekplorasi wisata baru, untuk menggali lebih dalam potensi wisata. "Jadi yang berbicara bukan lagi kita, tapi orang lain yang berbicara tentang pariwisata Lampung," kata Amiruddin Sormin. (PRO1)