CIREBON (Lampungpro.com): Pemerintah daerah dipersilahkan menggunakan fasilitas dan fitur Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam menyalurkan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Dengan demikian daerah tidak perlu repot membangun sistem baru.

"Silahkan, jika ada Pemda yang ingin mengintegrasikan bansos daerah dengan KKS. Tidak akan tercampur karena terdapat fitur wallet yang memisahkan tiap jenis bantuan," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, di Cirebon, Kamis (13/4/2017) dilansir Antara. 

Khofifah menjelaskan KKS memiliki fitur uang elektronik dan tabungan, sehingga bisa menampung berbagai jenis bansos maupun subsidi pemerintah yang berasal dari APBN maupun APBD. Di antaranya, bansos PKH, bantuan pangan, subsidi elpiji tiga kilogram, dan subsidi listrik. 

Menurut dia, saat ini, baru Kota Semarang, Jawa Tengah, yang mengintegrasikan bansos daerahnya melalui KKS. Dalam waktu dekat Kota Solok, Sumatera Barat, yang akan mengikuti jejak Kota Semarang, katanya. "Hemat waktu dan biaya juga karena sistem hasil kerja sama dengan Himbara (Mandiri, BRI, BTN dan BNI) telah berjalan sejak 2016 lalu," kata Mensos.

Menurut Khofifah, terintegrasinya seluruh bansos dalam satu wujud kartu menjadikan intervensi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan pun semakin efektif. Selain itu, terkoneksinya masyarakat miskin dengan perbankan membuat mereka dapat memanfaatkan berbagai produk dan jasa keuangan formal seperti transfer, menabung maupun pinjaman serta asuransi.

Keberadaan bansos yang diinisiasi Pemda, lanjut Khofifah, tidak berseberangan dengan beragamnya bansos yang dikucurkan pemerintah pusat. Sebaliknya, bansos itu berfungsi "menambal" dan memperluas pelayanan kepada masyarakat miskin, tapi pembiayaan melalui APBD. 

"Jadi, mereka yang belum terjangkau program pemerintah pusat bisa dijangkau oleh pemerintah daerah. Sinergitas pusat daerah seperti ini akan semakin mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah," kata dia. 

Khofifah berharap Sistem Informasi dan Konfirmasi Data Sosial Terpadu (Siskadasatu) dapat direspons serius oleh Pemda, sehingga bansos yang digelontorkan bisa tepat sasaran karena data yang menjadi acuan seragam dan selalu update. (*/PRO2)