Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal Rapat Paripurna Bersama DPRD Provinsi Lampung | Lampungpro.co/Dok.Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengajukan dua dokumen strategis pengelolaan keuangan daerah, yakni Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 serta Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.

Kedua dokumen tersebut disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Kamis (30/7/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar.

Gubernur mengatakan, penyusunan kebijakan anggaran tidak hanya bertujuan menjaga keseimbangan keuangan daerah, tetapi juga memastikan pembangunan berjalan optimal dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik.

"Keuangan daerah bukan hanya soal menjaga keseimbangan angka. Hal yang jauh lebih esensial adalah memastikan pembangunan berjalan dengan optimal, pelayanan kepada masyarakat semakin baik, dan kepercayaan publik kepada pemerintah terus meningkat," kata Rahmat Mirzani.

Untuk perubahan KUA-PPAS 2026, Pemprov Lampung tetap memprioritaskan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, dan meningkatkan nilai tukar petani.

Sementara itu, sejumlah indikator makroekonomi dan sosial, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, rasio ketimpangan, serta persentase kemantapan jalan, mengalami penyesuaian proyeksi mengikuti perkembangan kondisi hingga akhir tahun.

Menurut Gubernur, penyesuaian tersebut bukan berarti pemerintah menurunkan komitmen pembangunan. Langkah ini dilakukan agar target yang ditetapkan lebih realistis, dapat dicapai, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dari sisi pendapatan, struktur Perubahan APBD 2026 mengalami rasionalisasi. Hal ini dipengaruhi penyesuaian penerimaan sejumlah jenis pajak sesuai ketentuan pemerintah pusat serta perubahan alokasi dana transfer antardaerah.

Untuk menjaga agar pelayanan publik dan program prioritas tetap berjalan, Pemprov Lampung akan mengoptimalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Selain itu, anggaran pembiayaan juga diarahkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok utang daerah. Langkah tersebut dilakukan guna menjaga kondisi keuangan daerah tetap sehat.

Sementara itu, dalam rancangan KUA-PPAS 2027, Pemprov Lampung menyiapkan kebijakan fiskal yang diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan. Pendapatan daerah akan dioptimalkan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer.

Adapun belanja daerah pada 2027 akan difokuskan pada pelayanan dasar, pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, peningkatan kualitas infrastruktur, sektor kesehatan, serta pemerataan pendidikan.

Anggaran juga diprioritaskan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), penguatan ekonomi kerakyatan, perlindungan sosial, serta mendukung sinergi program dengan pemerintah kabupaten/kota.

Rahmat Mirzani menegaskan, anggaran daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi tahunan.

"Kami menyadari bahwa dokumen anggaran bukanlah sekadar pemenuhan administrasi tahunan semata. Anggaran adalah janji pemerintah kepada masyarakat, dan janji itu harus diwujudkan melalui pelayanan serta pembangunan yang hasilnya langsung dirasakan oleh rakyat," ujarnya.

Ia berharap kedua rancangan kebijakan anggaran tersebut dapat segera dibahas bersama DPRD Lampung dan mencapai kesepakatan melalui pembahasan yang konstruktif.

Sementara itu, Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, menekankan pentingnya keselarasan kebijakan fiskal dan program pembangunan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Menurutnya, kolaborasi dan sinergi seluruh pemerintah daerah diperlukan agar kebijakan pembangunan Lampung dapat berjalan terintegrasi dan memberikan dampak lebih luas bagi masyarakat.