BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendukung pedagang kali kima (PKL) melalui pelatihan sumber daya manusia dan bantuan nontunai. "Pemprov Lampung juga berupaya terjun ke lapangan melihat langsung kondisi pedagang guna menghasilkan program tepat guna dan sasaran," ujar Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Theresia Sormin, saat pelantikan dan pengukuhan Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (DPW APKLI) Provinsi Lampung periode 2017-2022, di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (20/10/2017).

Theresia menyampaikan agar DPW APKLI Provinsi Lampung terus menunjukkan komitmen memajukan organisasi dan ikut menyukseskan pembangunan. "Semoga dapat membawa organisasi ke arah lebih baik serta dapat bersinergi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan," ucap Theresia.

Prioritas utama pembangunan Lampung, kata Theresia, meliputi infrastruktur jalan dan jembatan. Kemudian, kesehatan, energi, pertanian dan, program pembangunan yang terakum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2015-2019. "Pemprov Lampung terus melaksanakan pembangunan dan mengejar lima misi besar dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat," ucap Theresia.

Kelima misi tersebut, papar Theresia, yakni meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial. Lalu, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan iptek dan inovasi, budaya masyarakat serta kehidupan beragama yang toleran.

Selain itu, meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta mendukung supremasi hukum, meningkatkan demokrasi berbasis kearifan lokal dan memantapkan pemerintahan yang baik dan antisipatif. Dia berharap, agar APKLI dapat pula melatih anggota agar dapat mengembangkan usaha, sehingga dapat bersaing dengan pedagang besar.

Ketika memberi kata sambutan, Ketua Umum DPP APKLI, Ali Mahsun, mengatakan peran Pemprov Lampung dalam memakmurkan PKL sangat dibutuhkan. Mengingat Pemprov memiliki andil menyejahterakan masyarakat. "Kebersamaan antara APKLI dan Pemprov Lampung ini diperlukan, guna melindungi, memberdayakan, dan menyejahterakan PKL," ujar Ali Mahsun.

Dia berharap agar lima pilar revolusi kaki lima Indonesia, yaitu lahan, keuangan, barang, jasa, teknologi informasi dan komunikasi, serta pendampingan usaha PKL segera terwujud di 15 kabupaten/kota se-Lampung. "PKL mudah ditata, dibina, dan diberdayakan. Saya meminta Gubernur Lampung bersama APKLI konkrit menegakkan dan memberdayakan PKL. Kemudian, mendorong usaha mereka maju dan berkembang dalam menghadapi era persaingan bebas Masyarakat Ekonomi Asean," kata Ali.

Pada acara tersebut, dilantik 40 Dewan Pengurus APKLI Provinsi Lampung 2017-2022. Menurut Ketua DPW APKLI Provinsi Lampung, Taswin Edwar, APKLI adalah organisasi profesi gerakan sosial ekonomi independen. "Organisasi ini tidak terikat atau mengikatkan diri kepada parpol mana pun dan kekuatan politik mana pun," ujar Taswin.

Dalam acara tersebut, secara simbolis diserahkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada dua perwakilan anggota APKLI Provinsi Lampung dari Bank Artha Graha. Sebanyak 69 anggota menerima dana KUR, masing-masing Rp25 juta. (PRO1)