Wakil Gubernur Jihan Pimpin Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis | Lampungpro.co/Dok.Kominfo

Ia menegaskan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penting dalam penanggulangan TBC sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021. Tanggung jawab tersebut mencakup koordinasi program, penyediaan anggaran dan sumber daya manusia, penemuan kasus secara aktif, serta memastikan pasien yang terdiagnosis tercatat dan dilaporkan dalam sistem.

Jihan juga meminta penguatan kolaborasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), camat, lurah, Tim Penggerak PKK, akademisi, dunia usaha, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga komunitas kesehatan.

Selain penemuan kasus baru yang masih rendah, cakupan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) di Tanggamus juga baru mencapai 13 persen.

Karena itu, Jihan meminta Pemkab Tanggamus meningkatkan penemuan kasus secara aktif, memperluas pemeriksaan terhadap kelompok berisiko, memperkuat jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, serta mengoptimalkan pelaporan melalui Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB).

Pemantauan capaian program juga diminta dilakukan secara berkala agar kendala di lapangan dapat segera ditangani.

Dari sisi kebijakan, Tanggamus sebenarnya telah memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Tuberkulosis melalui Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 40 Tahun 2025 tentang RAD Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025–2030. Kabupaten tersebut juga telah menerbitkan keputusan bupati tentang pembentukan TP2TB.

Jihan mengapresiasi kebijakan tersebut. Namun, ia mengingatkan agar dokumen yang telah diterbitkan segera diterjemahkan menjadi program dan kegiatan nyata.