Gubernur Lampung Saat Kunjungi Dinas BMBK Lampung | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berkomitmen untuk memperbaiki kualitas infrastruktur jalan, dengan menargetkan mulai 2026, seluruh perbaikan jalan di wilayah Lampung tidak lagi menggunakan aspal, melainkan beton.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, pihaknya menargetkan kemantapan jalan di Lampung 90 persen jalan provinsi sudah berstatus mantap pada tahun 2028.

Menurutnya, perbaikan infrastruktur khususnya jalan raya, menjadi tantangan utama pemerintahannya, sejak awal menjabat pada Februari 2025 lalu.

"Saat saya pertama dilantik, hasil survei menunjukkan ketidakpuasan masyarakat Lampung terhadap Pemprov paling tinggi ada di sektor infrastruktur, terutama jalan. Tantangan kami adalah bagaimana menyelesaikan ketidakpuasan itu," kata Rahmat Mirzani Djausal, Jumat (3/10/2025).

Dari catatan, data kondisi jalan di Lampung sebenarnya tidak seburuk citra yang berkembang di masyarakat. Gubernur menyebut, jalan mantap di Lampung saat ini sudah mencapai 78 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berada di angka 75 persen.

"Ketika saya cerita ke Menteri PU jalan di Lampung jelek, kami lalu lihat datanya, ternyata ini di atas rata-rata nasional. Banyak provinsi lain yang jalan mantapnya di bawah 75 persen, tapi tidak tercitra jelek seperti Lampung," sebut Rahmat Mirzani Djausal.

Meski demikian, Gubernur Lampung mengakui masih ada jalan-jalan yang rusak dan perlu dibenahi. Saat ini, ada tiga persoalan utama yang menjadi fokus pembenahan, yaitu strategi pembangunan, kualitas konstruksi, dan persepsi publik.

Strategi pembangunan selama ini kurang tepat sasaran, karena anggaran diarahkan ke jalan menuju perkebunan yang jaraknya jauh dan dilalui sedikit orang. Padahal fungsi jalan juga untuk mobilitas sosial masyarakat seperti akses ke sekolah, masjid, dan pasar.

"Sekarang strateginya kami ubah, di mana jalan yang diperbaiki adalah yang rusak dan berada di kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi. Dengan anggaran Rp400 miliar, dampaknya bisa dirasakan 2-3 juta orang, bukan hanya 1,5 juta orang seperti sebelumnya," ujar Rahmat Mirzani Mirzani.

Gubernur Lampung juga menyoroti masalah kualitas jalan yang kerap cepat rusak, di mana jalan provinsi selama ini dibangun dengan spesifikasi 20 ton, tetapi dilalui kendaraan dengan beban hingga 50 ton, yang mengangkut hasil pertanian seperti padi dan singkong.

Pemprov Lampung tidak bisa menutup akses kendaraan tersebut, karena tentunya akan merugikan petani dan menurunkan harga hasil panen, sehingga solusinya kualitas jalan harus ditingkatkan.

Oleh karenanya, mulai tahun 2026, tidak boleh lagi ada jalan aspal di Lampung, semua harus beton. Ini juga akan mendukung daya saing industri di Lampung.

Selain strategi dan kualitas, Pemprov Lampung juga berupaya memperbaiki persepsi publik. Gubernur menilai, masyarakat selama ini kurang mendapat informasi tentang kinerja pemerintah dalam memperbaiki jalan, sehingga muncul anggapan negatif terkait kualitas pekerjaan dan keterbukaan anggaran.

Gubernur mengapresiasi kerja keras jajaran Dinas BMBK yang menurutnya telah bekerja lebih cepat dari biasanya. Jika sebelumnya pekerjaan perbaikan jalan dengan anggaran yang sama baru selesai pada akhir tahun, maka kini banyak yang rampung lebih cepat.

Gubernur memastikan langkah-langkah tersebut, hanyalah permulaan menuju target besar pemerintahannya. Ia menegaskan, seluruh upaya tersebut ditujukan untuk memperbaiki layanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas BMBK Lampung, M. Taufiqullah menambahkan, hingga awal Oktober 2025 ini, dari 52 paket kegiatan perbaikan jalan, 40 paket sudah mencapai tahap Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima sementara.

"Masih ada 12 paket lagi yang sedang dikejar agar selesai dalam dua bulan ke depan. Mudah-mudahan cuaca mendukung dan tidak hujan terus," tambah M. Taufiqullah.

Saat ini, pembangunan infrastruktur jembatan masih terus berjalan, di mana dari 21 paket jembatan, enam di antaranya sudah mencapai tahap PHO.

"Untuk jembatan prosesnya memang lebih lama, apalagi di daerah rawan banjir seperti Kelumbayan. Namun kami berusaha mempercepat, agar masyarakat segera merasakan manfaatnya," ujar M. Taufiqullah.

Msyarakat pun, kini mulai merasakan dampak nyata dari pembangunan infrastruktur, misalnya rencana pelebaran jalan di kawasan wisata Lempasing - Mutun, Pesawaran, yang disambut gembira warga.

Upaya Pemprov Lampung ini diharapkan dapat memperbaiki konektivitas wilayah, memperlancar distribusi logistik, dan menurunkan biaya transportasi, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Peralihan ke jalan beton, juga diperkirakan dapat memperpanjang usia infrastruktur dan mengurangi biaya perawatan di masa mendatang. (***)

Editor : Febri Arianto