Anggota DPRD Kota Bandar Lampung, Dewi Mayang Suri Djausal, S.P., M.M. | LAMPUNGPRO.CO/Ist

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Momentum peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei menjadi pengingat penting bagi pemerintah dan dunia usaha untuk lebih serius memperhatikan kesejahteraan para buruh, khususnya pekerja perempuan. Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Fraksi Gerindra, Dewi Mayang Suri Djausal.

Menurut Mayang, sapaan akrabnya, para pekerja perempuan sering kali menghadapi tantangan berlapis dalam menjalankan peran mereka. Tidak hanya dituntut untuk profesional di tempat kerja, mereka juga memikul beban tanggung jawab domestik di rumah.

“Perempuan itu kerja dua kali lipat. Di luar bekerja, di rumah pun masih mengurus keluarga. Maka perlu perhatian khusus,” ujar Mayang, Kamis (1/5/2025).

Mayang menekankan pentingnya perlindungan dan perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan spesifik buruh perempuan, mulai dari aspek keamanan, kesehatan, hingga fasilitas kerja yang ramah perempuan.

Menurutnya, perusahaan-perusahaan harus mulai memikirkan penyediaan fasilitas penunjang seperti ruang laktasi atau Pojok ASI bagi ibu menyusui.

“Masih banyak tempat kerja yang belum menyediakan ruang laktasi atau fasilitas ramah perempuan lainnya. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar buruh perempuan belum sepenuhnya menjadi perhatian,” jelas Ses Mayang biasa disapa.

Mayang menambahkan bahwa selain fasilitas fisik, perusahaan juga perlu menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi dan pelecehan, serta menjamin keselamatan kerja yang layak bagi semua buruh perempuan.

“Kami mendorong agar ke depan, perusahaan-perusahaan di Bandar Lampung benar-benar memberikan jaminan perlindungan dari diskriminasi maupun pelecehan di tempat kerja. Ini penting agar para pekerja bisa merasa aman dan dihargai,” tegasnya.

Mayang juga mendesak Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengambil peran aktif dalam pengawasan dan penegakan regulasi yang melindungi hak-hak buruh perempuan.

Menurut Srikandi Gerindra ini, komitmen pemerintah sangat dibutuhkan untuk memastikan perusahaan memenuhi standar yang layak dan manusiawi.

“Pemerintah kota harus bertindak tegas terhadap perusahaan yang abai dalam memenuhi kewajiban perlindungan terhadap buruh perempuan, terutama dalam hal keamanan dan kesehatan kerja. Jangan menunggu ada korban dulu baru bertindak,” ujar Mayang.

Tak hanya itu, Mayang juga mendorong adanya ruang dialog yang terbuka antara perusahaan dan pekerja perempuan. Menurutnya, mendengar langsung kebutuhan dan keluhan dari para buruh adalah langkah penting dalam menciptakan kebijakan yang berpihak dan relevan.

“Perusahaan juga harus aktif berdiskusi dengan para buruh perempuan untuk mendengar langsung kebutuhan dan keluh kesah mereka. Karena jika pekerja dihargai, maka produktivitas mereka juga akan meningkat,” pungkas Mayang.

Hari Buruh Internasional atau May Day setiap tahunnya menjadi momen penting untuk merefleksikan berbagai persoalan ketenagakerjaan yang masih dihadapi, termasuk soal upah layak, jaminan sosial, dan perlindungan hukum.

Mayang berharap agar perhatian terhadap buruh, khususnya perempuan, tidak hanya berhenti di seremoni tahunan, tetapi diwujudkan dalam langkah nyata yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. (***)

Editor : Sandy,