Tugu Gajah Barbel di Pringsewu. LAMPUNGPRO.CO

PRINGSEWU (Lampungpro.co): Kabupaten Pringsewu meraih peringkat tertinggi dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 di Provinsi Lampung. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pringsewu memperoleh skor 74,89, masuk dalam kategori "waspada", dan menjadi kabupaten dengan indeks integritas tertinggi di daerah.

Berdarkan data yang dihimpun Lampungpro.co, Selasa (3/6/2025), lima besar kabupaten/kota di Provinsi Lampung berdasarkan hasil SPI 2024 adalah Kabupaten Pringsewu–skor: 74,89, Kabupaten Lampung Selatan–skor: 73,91, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Way Kanan, dan Kabupaten Pesawaran. Skor tiga kabupaten terakhir belum diumumkan secara lengkap oleh KPK.

Meski Pringsewu unggul dalam peringkat, skor tersebut belum memasuki kategori hijau atau "terjaga". Ini menunjukkan perlunya peningkatan sistem integritas di tubuh birokrasi di Pemkab Pringsewu

Capaian tinggi dalam survei integritas belum sepenuhnya mencerminkan kondisi bebas korupsi. Beberapa kasus korupsi tercatat masih terjadi di Pringsewu yakn korupsi Dana Hibah LPTQ 2022.

Kasus ini melibatkan tiga pejabat Pemerintah Kabupaten Pringsewu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana hibah LPTQ yakni Heri Iswahyudi (HI): Sekda dan Ketua LPTQ, Tari Prameswari (TP): Bendahara LPTQ, dan Rustiyan (R): Sekretaris LPTQ dan Kabag Kesra. Mereka diduga menyalahgunakan dana hibah senilai Rp584 juta melalui laporan fiktif dan mark-up anggaran.

Kemudian, Kasus BPHTB melibatkan mantan Kepala Bapenda Pringsewu divonis 3 tahun penjara dan denda Rp50 juta dalam kasus korupsi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selain itu, dugaan korupsi pengadaan buku. Pada Tahun Anggaran 2023 dan 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pringsewu diduga terlibat dalam pengaturan fee proyek pengadaan buku senilai miliaran rupiah.

Pencapaian Pringsewu sebagai peringkat tertinggi SPI 2024 di Lampung patut diapresiasi. Namun sejumlah kasus korupsi menunjukkan bahwa jalan menuju birokrasi yang benar-benar bersih masih panjang si Pringsewu.

Sementara itu, Kabupaten Lampung Selatan berada di peringkat kedua dengan skor 73,91, juga masuk kategori "waspada". Plt Inspektur Kabupaten Lampung Selatan, Anton Carmana, menyatakan bahwa hasil ini akan menjadi dasar evaluasi untuk mendorong perbaikan kinerja birokrasi dan pelayanan publik.

Integritas Nasional Masih Rentan

Secara nasional, Indeks Integritas 2024 tercatat 71,53, naik tipis 0,56 poin dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, skor ini masih termasuk dalam kategori "rentan" (di bawah 73). KPK mengungkapkan beberapa temuan utama yakni 90% Kementerian/Lembaga dan 97% Pemda masih bermasalah dalam pengadaan barang dan jasa. Penyalahgunaan fasilitas kantor dan gratifikasi jabatan terjadi hampir merata di semua instansi.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menekankan bahwa meski ada peningkatan, mayoritas pemerintah daerah belum menyentuh zona aman integritas birokrasi.

KPK membagi SPI ke dalam tiga kategori hijau (terjaga): skor 78–100, kuning (waspada): skor 73–77,9 dan merah (rentan): skor 0–72,9. Mayoritas pemerintah daerah di Indonesia masih berada dalam kategori merah.

SPI bukan sekadar penilaian, tapi menjadi alat pemicu perubahan birokrasi. Berikut beberapa dampaknya yakni indikator evaluasi reformasi birokrasi. Pendorong tata kelola dan pengawasan internal

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Panduan strategi pencegahan korupsi, memperkuat pendidikan antikorupsi, dan monitoring dan pendampingan oleh KPK. (***)

Editor Amiruddin Sormin