Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. LAMPUNGPRO.CO/HUMAS POLRI

JAKARTA (Lampungpro.co): Institusi Polri pada 1 Juli 2023 berusia 77 tahun. Memasuki dua setengah tahun kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mengusung slogan presisi (prediktif, responsibilitas, dan tranparansi berkeadilan) tampaknya masih mengalami ujian berat. Terutama dalam menangani masalah internal dimana anggota Polri melakukan sejumlah penyimpangan melalui penyalahgunaan wewenang, pemerasan, pungli, dan lain sebagainya.

"Penanganan terhadap anggota yang nakal jarang terekspose apabila tidak mencuat ke publik melalui media sosial dan menjadi viral. Akibatnya, transparansi dalam program presisi itu masih jauh dari harapan," kata Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, dalam siaran pers, Sabtu (1/7/2023).

Masih banyak anggota yang melakukan penyimpangan disembunyikan, ditutup-tutupi bahkan dibela para pelaksana satuan kerja dinbawah Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Hal ini, seperti yang terjadi secara nyata pada lima anggota polri di Jawa Tengah yang melakukan pungli terhadap penerimaan calon Bintara Polri tahun 2022 melalui tangkap tangan dari Divpropam Polri.

Awalnya dibela dengan sanksi ringan tapi akhirnya dipecat setelah Kapolri bersikap tegas. Proses penanganannya terhadap kelima pelaku anggota Polri yang melakukan pemerasan dan pungli tersebut sangat tersendat-sendat. Dimana penanganan kode etik dan tindakan pidana "diumpetin" dan tidak dibuka agar uang yang mengalir puluhan miliar tersebut tidak mengarah ke tingkat yang lebih tinggi.

Keterbukaan atau trasparansi baru muncul setelah adanya perintah Kapolri melalui statment kepada publik yang cukup jelas: "pecat" atau proses pidana. Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit saat menutup Rakernis SDM Polri di Riau, pada Jumat (17/3/2023) di hadapan peserta rapat yang dihadiri Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi dan Kabid Propam Polda Jawa Tengah.