Pelantikan Kepala Dinas di Lingkungan Pemprov Lampung | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung, melantik dua pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (28/8/2025).

Pelantikan tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/4769/VI.04 Tahun 2025, ada pun dua pejabat yang dilantik yakni Saipul yang sebelumnya menjabat Penelaah Teknis Kebijakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung, kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) Lampung.

Kemudian Hanita Fahrial yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), kini dilantik naik menjadi Kepala PPPA Lampung.

Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan mengatakan, pihaknya turut menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, dalam mempercepat pembangunan.

"Keberhasilan seorang pejabat tidak ditentukan oleh jabatan semata, melainkan kemampuan membangun kerja sama dan menciptakan dampak nyata bagi masyarakat," kata Marindo Kurniawan.

Kepada Saipul, ia menitipkan amanah besar untuk memperkuat pembangunan desa dan kawasan transmigrasi. Pemerintah ingin desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat dan motor pembangunan berkelanjutan di daerah.

"Saya ingin agar program strategis pusat dan provinsi di bidang pemberdayaan masyarakat desa, bisa diintegrasikan secara konkret, karena semua harus bekerja cepat, tepat, dan terukur," ujar Marindo Kurniawan.

Marindo turut menekankan prinsip membangun dari desa dan dari bawah sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia, yang hingga kini dinilai masih relevan sebagai fondasi pembangunan nasional.

Lampung sendiri, ditargetkan menjadi contoh provinsi yang mampu menjalankan agenda pembangunan desa dengan cepat, mandiri, dan berdaya saing.

Selain itu, Dinas PMDT juga diminta mendukung program pemberian makanan bergizi gratis yang menjadi prioritas nasional. Program tersebut, dianggap membutuhkan sinergi kuat dengan pemerintah desa, pendamping lokal, dan lembaga masyarakat, agar efektif menjangkau anak-anak, terutama di wilayah pedesaan dan transmigrasi.

Sementara untuk Hanita, Sekda turut menekankan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah isu strategis dalam pembangunan manusia. Ia ditugaskan menjadi motor penggerak kebijakan yang berpihak pada kelompok perempuan, anak, dan masyarakat rentan.

Langkah strategis seperti penguatan layanan PPPA, pencegahan kekerasan berbasis gender, serta edukasi publik harus diperluas. Pemerintah ingin memastikan, tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan, termasuk perempuan dan anak.

Pelantikan dua pejabat Eselon II ini, disebut menjadi bagian dari upaya peremajaan birokrasi Pemprov Lampung. Pemerintah ingin memastikan, perangkat daerah dijalankan oleh pejabat yang memiliki kapasitas dan integritas untuk mewujudkan visi bersama Lampung maju menuju Indonesia emas.

Dengan penempatan pejabat baru di dua sektor strategis ini, pemerintah berharap penguatan pembangunan desa dan perlindungan kelompok rentan bisa berjalan beriringan.

Ada pun dampaknya, diharapkan tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup keluarga di Lampung secara menyeluruh. (***)

Editor : Febri Arianto