Bongkar muat pupuk bersubsidi PT Petrokimia Gresik, di Bandar Lampung, Kamis (17/10/2019). LAMPUNGPRO.CO

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Menyambut musim tanam padi rendeng Oktober 2019 hingga Maret 2020, PT Petrokimia Gresik menyediakan stok pupuk subsidi sebanyak lima kali lipat dari ketentuan minimum stok yang disyaratkan. Total stok yang tersedia di Lampung pada Kamis (17/10/2019) yakni 68.312 ton. 

Menurut Staf Perwakilan Daerah Penjualan (SPDP) PT Petrokimia Gresik Lampung, Sukodim, total stok itu terdiri dari ZA 16.463 ton, SP-36 (15.458 ton), NPK Phonska (34.956 ton), dan Petroganik 1.435 ton. "Persiapan menyambut musim tanam rendeng sudah kami lakukan dengan berbagai kegiatan. Misalnya, melakukan temu pengecer se-Lampung pada 23-30 September 2019. Tujuannya agar kios pupuk bersubsidi menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan," kata Sukodim, kepada Lampungpro.co, Kamis (17/10/2019).

Kegiatan tersebut, kata Sukodim, merupakan upaya pembinaan terhadap kios sebagai ujung tombak penyaluran pupuk bersubsidi. Pada acara tersebut semua kios resmi pupuk bersubsidi menandatangani pakta integritas agar kios bersedia mewujudkan penyaluran pupuk subsidi PT Petrokimia Gresik kepada petani atau kelompok tani sesuai prinsip enam tepat yakni jenis, jumlah, waktu, harga, mutu, tempat, dan tertib administrasi.

BACA JUGA: Jelang Libur Lebaran, Petrokimia Gresik Amankan Stok Pupuk Subsidi Lampung

Hingga Rabu (16/10/2019), PT Petrokimia Gresik menyalurkan pupuk bersubsidi ZA sejumlah 11.302 ton dari alokasi 13.960 ton atau tersalur 80%. Jenis Pupuk SP-36 tersalur 37.349 ton dari alokasi 41.640 ton (89%). NPK Phonska tersalur 128.453 ton dari alokasi 152.570 ton (84%), dan Petroganik tersalur 14.453 ton dari alokasi 18.950 ton (tersalur 76%). 

Kepada petani yang tidak mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi, Sukodim menyarankan agar memakai pupuk NPK nonsubsidi Phonska Plus. Pihaknya juga menyiapkan stok pupuk nonsubsidi yang cukup yakni 1.887 ton. "Penyediaan NPK nonsubsidi ini juga untuk memenuhi kebutuhan petani dan perusahaan yang tidak berhak mendapat pupuk subsidi," kata Sukodim. (PRO1)