Max Lane dalam acara Peringatan Satu Abad Kelahiran Pramoedya Ananta Toer di Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2025). SUARA.COM/YASIR

Karena itu, Max mangaku senang atas adanya petisi dari sembilan organisasi gerakan masyarakat yang mendorong pemerintah untuk memasukkan Sastra Nasional Indonesia sebagai mata pelajaran wajib di semua sekolah setingkat SMP dan SMA. Sembilan organisasi itu di antaranya: SPRI, KASBI, KPRI, KPR, KSN, SPK,SEMPRO, Solidaritas.net, dan Koreksi.org.

“Tapi saya pikir harus lebih daripada itu. Organisasi-organisasi apapun dan di manapun harus punya program sendiri untuk membaca bersama atau membangun kelas/kuliah bersama tentang karya Pram serta karya sastra penting lainnya,” ucapnya.

Sementara aktivis International People's Tribunal on 1965 Crimes Against Humanity in Indonesia atau IPT 1965, Reza Muharam mengatakan telah mengusulkan dalam rapat Peringatan Satu Abad Kelahiran Pramoedya Ananta Toer untuk membentuk kelompok-kelompok baca di daerah. Dia mengakui karya-karya Pram yang banyak berbicara soal pembelaan terhadap masyarakat terpinggirkan dan tertindas kini lebih banyak dibaca oleh kalangan menengah.

“Bagaimana caranya untuk membawa Pram ke kampung-kampung, ke pabrik-pabrik dan ke pelosok Indonesia supaya kita bisa ikut serta dalam proyek nasional dalam rangka mencerdaskan bangsa,” katanya.

Wajib Santri Baca Karya Pram

Pendiri Pesantren Ekologis Misykat Al-Anwar, Roy Mutardho yang turut hadir dalam acara Peringatan Satu Abad Kelahiran Pramoedya Ananta Toer justru bercerita telah mewajibkan santrinya untuk membaca karya-karya Pram. Mereka juga diperkenalkan untuk membaca Revolusi Prancis hingga teks-teks Ghassan Fayiz Kanafani terkait perlawanan tokoh-tokoh Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina atau PFLP.

Selain mewajibkan santri untuk membaca, mereka juga diminta untuk mendiskusikan atau mempresentasikannya kepada santri-santri lain. “Kenapa? Dengan begitu anda akan melihat dunia dengan cara berbeda,” jelas Roy Mutardho.