Pengisian oksigen oleh Tim Aksi Kasih Gereja Reformed Injili Indonesia (GRII) Yogyakarta di Lapangan Parkir Grand Pacific Hall, Jalan Magelang, Sinduadi, Mlati, Sleman, Senin (2/8/2021). - (SuaraJogja.id/Hiskia Andika)

Yogyakarta merupakan provinsi kecil dengan empat kabupaten dan satu kota namun memiliki berbagai sistem informasi kesehatan pengelolaan data Covid-19, serupa dengan provinsi lainnya. Dengan menganalisis bagaimana kerja sistem pengumpulan data di Yogyakarta, kami berharap dapat memberikan kontribusi bagi penguatan sistem informasi Covid-19 di provinsi lain Indonesia.

Kami berbicara dengan pejabat dari berbagai institusi di Yogyakarta, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Informasi dan Komunikasi di level provinsi, kabupaten, dan kota. Kami juga menggali pandangan dari layanan kesehatan, masyarakat, dan pengembang aplikasi.

Berdasarkan wawancara tersebut, riset kami menyorot tiga masalah yang berkontribusi pada kompleksitas manajemen data Covid-19 di provinsi ini. 

PERTAMA: Sistem aplikasi terpisah-pisah

Temuan di Yogyakarta menunjukkan adanya beberapa sistem yang dipakai untuk manajemen data terkait Covid-19, baik yang disediakan oleh kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Hal ini merupakan dampak dari kebijakan desentralisasi yang memungkinkan masing-masing daerah membuat sistem lokal untuk memantau kasus-kasus terkait penyakit ini.

Sistem desentralisasi ini bertujuan untuk mempercepat respons pemerintah lokal. Desentralisasi mengizinkan pemerintah daerah untuk bertindak secara cepat, ketimbang menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Namun, kebijakan ini menyebabkan arus informasi dan data dari pemerintah daerah ke pusat memakan banyak waktu sehingga data tersebut tidak benar-benar terintegrasi.

KEDUA: Duplikasi entri data