Pengisian oksigen oleh Tim Aksi Kasih Gereja Reformed Injili Indonesia (GRII) Yogyakarta di Lapangan Parkir Grand Pacific Hall, Jalan Magelang, Sinduadi, Mlati, Sleman, Senin (2/8/2021). - (SuaraJogja.id/Hiskia Andika)

Tapi regulasi ini masih kurang diimplementasikan.Untuk menghadapi suatu pandemi, pemerintah seharusnya mempersiapkan sebuah sistem yang ringkas dan jelas untuk mengatur arus data dari pemerintah daerah ke pusat. Pemerintah seharusnya mengelola kembali jumlah besar data dari aplikasi manajemen data dan sistem informasi untuk membuat mereka lebih efektif.

Semua entri data dari pemerintah daerah harus sesuai dengan data Covid-19 nasional dan standar meta-data. Artinya, data dari daerah dapat dikirim langsung dari aplikasi lokal yang saat ini digunakan ke aplikasi pusat melalui integrasi data. Ini juga berarti sistem harus memfasilitasi komunikasi antara berbagai sistem dan layanan yang ada.

Dengan demikian instansi pusat dan instansi daerah dapat dengan mudah mengakses dan berbagi data. Kami merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk menggunakan prinsip-prinsip Arsitektur Organisasi dari Kerangka Kerja Arsitektur Grup Terbuka untuk mengimplementasikan konsep cetak biru yang mendefinisikan struktur dan operasi organisasi untuk menyelaraskan dengan tindakan berbeda dalam merespons Covid-19.

Cetak biru itu harusnya berfokus pada mengatasi berbagai tantangan seperti proses vaksinasi dan pengurangan pembatasan pada aktivitas sosial. Berdasarkan pertimbangan dan beberapa referensi, peneliti mengadopsi kerangka kerja OpenHIE, sebuah kerangka kerja terbuka, mudah disesuaikan dan gratis untuk meningkatkan sistem informasi kesehatan.

OpenHIE cocok untuk pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up) berbasis komunitas untuk membangun sistem informasi kesehatan. Ini juga berpotensi efektif untuk membantu mengurangi masalah yang terkait dengan pengumpulan data Covid-19. (***)

Artikel ini sebelumnya tayang di The Conversation.