Gubernur Lampung Saat Menenui Menteri KKP | Lampungpro.co/Dok Kominfo

Direktur Usaha Penangkapan Ikan KKP, Ukon Ahmad Furkon menjelaskan, pihaknya akan membuka gerai layanan langsung di pelabuhan-pelabuhan untuk mempermudah proses legalisasi kapal.

Program tersebut, nantinya diharapkan bisa mendorong pelaku usaha segera mengurus izin secara administratif, sekaligus meningkatkan kesadaran pentingnya legalitas usaha.

"Kami ingin mendekatkan layanan ke lapangan, agar tidak ada alasan lagi bagi pelaku usaha untuk menunda pengurusan izin. Legalitas usaha penting untuk perlindungan nelayan dan kepastian hukum," jelas Ukon Ahmad Furkon.

Selain itu, turut disoroti persoalan ketimpangan distribusi PNBP dari sektor perikanan. Selama ini, dana hasil sektor perikanan hanya dialirkan ke pemerintah kabupaten/kota, tanpa melibatkan pemerintah provinsi.

KKP sendiri, saat ini tengah mengkaji mekanisme baru bersama Kementerian Keuangan, agar distribusi manfaat lebih merata hingga ke tingkat provinsi.

Gubernur Mirza menyambut baik rencana tersebut dan menegaskan kesiapan Lampung untuk terlibat aktif dalam penyederhanaan perizinan dan penguatan pengelolaan sektor kelautan. Menurutnya, reformasi tata kelola ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sumber daya laut secara adil dan legal.

Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong reformasi menyeluruh dalam tata kelola perizinan penangkapan ikan.