Suasana rapat Komisi III dalam membahas raperda inisiatif | LAMPUNGPRO.CO

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung menyoroti keberadaan tiang provider dan infrastruktur telekomunikasi pasif yang dinilai belum tertata secara optimal. Selain persoalan penataan, keberadaan infrastruktur tersebut juga disebut belum memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Bandar Lampung bersama sejumlah penyedia jaringan internet dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Selasa (29/9/2026).

RDP tersebut menjadi bagian dari tahapan awal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif Komisi III DPRD Bandar Lampung tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

Anggota Komisi III DPRD Bandar Lampung, Zainal Abidin, mengatakan pemerintah daerah perlu menentukan bentuk kontribusi yang tepat atas pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi pasif. Menurutnya, perlu dipastikan apakah kontribusi tersebut masuk dalam skema pajak atau retribusi.

Dalam pembahasan sementara, skema retribusi menjadi salah satu opsi yang dinilai dapat dipertimbangkan. Namun, besaran maupun mekanisme penerapannya masih membutuhkan kajian lebih lanjut.

Zainal mengatakan sejumlah parameter juga perlu diperhitungkan dalam penyusunan skema tersebut. Di antaranya jumlah pengguna, panjang atau bentangan kabel, hingga jumlah dan lokasi tiang provider yang digunakan.

“Yang lebih tepatnya karena kita punya perda nomor berapa terkait dengan pajak dan retribusi? Perda Nomor 1 Tahun 2024. Nah, rujukan kita adalah itu. Apa pajak, apa retribusi?” ujar Zainal.

Menurut Zainal, penerapan retribusi nantinya perlu mempertimbangkan kepentingan pemerintah daerah sekaligus keberlangsungan usaha para pelaku industri telekomunikasi.