Pimpinan Media Muhammad Asyihin. Lampungpro.co/doc

Dulu, sekitar tahun 1999, hidup terasa sederhana atau mungkin lebih tepatnya, dipaksa sederhana. Penulis yang baru saja naik ke bangku kelas satu di MAN 2 Tanjung Karang mulai belajar bukan hanya soal pelajaran sekolah, tapi juga tentang “ilmu bertahan hidup” di atas angkot.

‎Setiap pukul 05.00 pagi, ketika sebagian orang masih terlelap atau baru saja mematikan alarm, penulis sudah siap dengan seragam rapi, berdiri di pinggir jalan, menunggu kendaraan yang lebih mirip “angkutan logistik manusia” daripada transportasi umum. Kendaraan tua yang kalau tidak salah berjenis Chevrolet datang membawa ibu-ibu pedagang dengan bakul dan harapan dagangan laris hari itu.

Di situlah penulis belajar satu hal penting: kalau tidak kebagian tempat duduk, pintu mobil pun jadi. Bergelantungan dari Teluk hingga Pasir Gintung bukan sekadar perjalanan, tapi semacam latihan mental dan mungkin juga latihan kekuatan tangan yang tidak pernah masuk kurikulum.

Perjalanan belum selesai. Dari Pasir Gintung atau Pasar Bambu Kuning, penulis harus berburu angkot berikutnya menuju Pahoman. Lagi-lagi, pilihan klasik: menunggu tanpa kepastian atau naik dengan gaya “spiderman kampung” bergantung di pintu.

Tiga tahun berlalu seperti itu. Tidak ada keluhan, mungkin karena saat itu belum kenal kata “opsi”. Semua dijalani karena memang hanya itu yang tersedia.

Lalu sekarang, mari kita lompat 27 tahun ke depan.

Bandar Lampung sudah sering disebut kota metropolitan. Kata “metropolitan” sendiri terdengar megah, seolah-olah transportasi publiknya sudah seperti di Jakarta dengan TransJakarta atau bahkan mendekati Seoul yang transportasinya bisa bikin orang lupa punya kendaraan pribadi.

Tapi kenyataannya?

Masih ada anak sekolah yang berjalan kaki cukup jauh. Masih ada yang berdesakan di angkot yang jumlahnya makin hari makin “langka”, seperti spesies yang terancam punah. Bahkan, kalau mau jujur, fenomena “bergelantungan” itu belum benar-benar punah hanya berganti generasi.

Bedanya, sekarang pilihan memang terlihat lebih banyak. Ada Gojek, ada Grab. Tapi pilihan itu tidak selalu ramah di kantong semua orang. Ongkos yang bagi sebagian orang “normal”, bagi yang lain bisa jadi “mikir dua kali atau jalan kaki saja sekalian sehat”.

Di sisi lain, kita juga melihat fenomena menarik: parkiran sekolah yang mulai menyerupai showroom mini. Motor berjejer, bahkan mobil pun tak kalah. Ini seperti memberi sinyal halus atau mungkin terlalu halus bahwa “transportasi bukan masalah lagi”.

Padahal, itu hanya sebagian cerita. Yang punya kendaraan memang terbantu. Tapi yang tidak? Mereka tetap berada di cerita lama yang belum selesai ditulis ulang.

Di titik ini, muncul pertanyaan sederhana tapi agak “mengganggu”: apakah karena sebagian sudah mampu, lalu yang belum dianggap bisa menyusul sendiri?

Transportasi publik sering dipandang sebagai proyek mahal. Benar, membangun sistem itu tidak murah. Tapi mungkin kita perlu menggeser cara pandang: ini bukan soal untung-rugi seperti berdagang di Pasar Pasir Gintung. Ini soal layanan dasar.

Kalau jalan bisa dibangun tanpa harus menghasilkan uang langsung, kenapa transportasi publik harus selalu ditanya “balik modalnya kapan?”

Lima kali pergantian kepemimpinan dalam 27 tahun seharusnya cukup untuk minimal satu hal: perubahan nyata. Tidak harus langsung sehebat kota besar dunia, tapi setidaknya ada sistem yang membuat pelajar tidak perlu memilih antara terlambat atau bergelantungan.

Tidak perlu menyebut siapa yang paling bertanggung jawab apakah pemerintah kota atau provinsi. Karena pada akhirnya, masyarakat tidak naik “kewenangan”, mereka naik kendaraan.

Dan kendaraan itu, sampai hari ini, masih belum cukup hadir untuk semua.

Mungkin kita tidak perlu mimpi terlalu tinggi. Tidak harus kereta cepat, tidak harus sistem canggih berbasis kartu pintar. Cukup transportasi yang layak, terjangkau, dan pasti ada. Itu saja dulu.

Karena kalau 27 tahun lalu pelajar harus bergelantungan karena tidak ada pilihan, lalu hari ini masih ada yang melakukan hal yang sama, berarti yang berjalan bukan sistem transportasinya melainkan waktu yang berputar di tempat.

Semoga pemimpin saat ini adalah pemimpin visioner yang mau mendengar, bukan didengar. (EdAI)