Para pengurus Vox Point Lampung saat memantu hasil Pemilihan Kepala Pekon di Pringsewu. LAMPUNGPRO.CO/VOXPOINT

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemilihan Kepala pekon (pilkakon) yang digelar serentak di Kabupaten Pringsewu berjalan kondusif dan lancar. Hal tersebut menunjukkan upaya nyata dari pemerintah setempat dan aparat keamanan mulai dari Patroli Gabungan Personel bantuan pengamanan dari Brimob, TNI, dan Satpol-PP dalam rangka mensukseskan perhelatan ini (21/2).

Sebanyak 48 Kepala pekon (kakon) terpilih nantinya akan memberikan sumbangsih keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan oleh camat, bupati, dan gubernur dalam menjalankan program pemerintahan di tingkat desa. Ketua Vox Point DPD Lampung, Markus Sukamto, mengapresiasi keberhasilan pilkakon 2021 ini.

Selamat kepada para kepala pekon tepilih. Pringsewu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, tentu ada harapan besar bagi kami. Vox Point sebagai ormas yang bergerak di ranah sosial, politik, dan kemasyarakatan, siap bersinergi dan menjadi mitra kerja," kata Markus Sukamto, kepada Lampungpro.co,  Jumat (26/2/2021).

Melihat banyaknya kepala desa yang diduga tersandung kasus korupsi penggunaan anggaran dana desa (ADD), Sukamto mengatakan, sebagai lembaga kader, Vox Point DPD Lampung memiliki kewajiban untuk memberikan pembelajaran. Sebagai lembaga edukasi, Vox Point berkewajiban memberikan pengetahuan baik melalui seminar, dialog politik atau melalui media," kata Kamto, sapaan akrabnya.

Di sisi lain, Kabid Pemberdayaan Perempuan DPD Vox Point Lampung, Paulina Citra Dewi, mengapresiasi satu kepala pekon terpilih yakni Titin Agustina dari Pekon Tri Tunggal Mulya, Kecamatan Adiluwih. Ini adalah bentuk emansipasi nyata di bidang politik. Saya percaya kehadiran perempuan di pekon ini akan memberi warna tersendiri sekaligus akan mengembangkan pemberdayaan perempuan. kata Citra yang juga alumnus STIE Gentiaras Lampung itu.

Dia berharap kepada para kepala pekon terpilih nantinya dapat menggunakan anggaran sebaik-baiknya. Apalagi ada Lembaga Negara DPD RI yang bertugas melaksanakan kegiatan Pengawasan atas pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa terkait Pengelolaan, Penyaluran dan Pendampingan Dana Desa untuk mewujudkan Tata Kelola dan Akuntabilitas Dana Desa, ucap Citra yang juga Staf Anggota MPR RI/DPD RI itu.