Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim | Lampungpro.co/Diskominfotik Provinsi Lampung

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Chusnunia, menghadiri acara Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022 pada Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Rabu (12/1/2022). Kegiatan tersebut mengambil tema Kita Tingkatkan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Semakin Pasti dan Berakhlak mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia bersama Plt. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Kapolda Lampung, Danrem 043/Gatam, Kepala BIN Daerah Lampung, Ketua Pengadilan Tinggi Lampung, Kepala Ombudsman Perwakilan Lampung, dan Kepala BNN Lampung melakukan Penandatanganan Janji Kinerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM. Wagub Lampung, Chusnunia, dalam kesempatan tersebut mengatakan, atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, memberikan apresiasi terselenggaranya acara Deklarasi Janji Kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM RI.

Saat ini, kata Wagub, masih banyak persoalan hukum yang ditemukan di masyarakat, terkadang tidak bisa diselesaikan hanya oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Sehingga, diperlukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung (HAM) dalam bidang pelayanan Hukum dan HAM di Provinsi Lampung.

Dengan kerja sama ini, diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum, serta meningkatnya budaya sadar hukum. Sehingga kedepannya dunia usaha dapat berkembang dengan kondusif sebagaimana yang menjadi target pembangunan ke depan, khususnya di Provinsi Lampung.

Wagub Chusnunia, meyakini bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung mampu berperan maksimal dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat khususnya terkait kerja sama. Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pembangunan kesadaran hukum masyarakat serta bantuan hukum bagi masyarakat miskin,  Perlindungan dan pengembangan Kekayaan Intelektual, Pemenuhan, Penghormatan, Pemajuan, Perlindungan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia.