JAKARTA (Lampungpro.com): Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya menawarkan kerja sama investasi kepada para investor dari negara-negara anggota Indian Ocean Rim Association (IORA), khususnya untuk sepuluh destinasi wisata prioritas di Indonesia.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu (5/3/2017), Arief mengatakan untuk mengembangkan sektor pariwisata dan konektivitas perlu pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan serta merata di seluruh Indonesia termasuk sepuluh destinasi pariwisata prioritas.

IORA adalah sebuah organisasi regional beranggotakan 21 negara yang terdiri atas negara-negara pesisir yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Hal itu berdasarkan pada prinsip regionalisme terbuka untuk memperkuat kerja sama ekonomi, khususnya memfasilitasi investasi, promosi, dan pembangunan sosial di kawasan.

Sebanyak sepuluh destinasi wisata tersebut adalah Borobudur, Jawa Tengah, Mandalika Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur, Bromo-Tengger-Semeru Jawa Timur, Kepulauan Seribu DKI Jakarta, Toba Sumatera Utara, Wakatobi Sulawesi Tenggara, Tanjung Lesung Banten, Morotai Maluku Utara, dan Tanjung Kalayang Bangka Belitung.

Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, total investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan sepuluh destinasi wisata baru mencapai Rp200 triliun. Dalam perencanaannya, pendanaan sebanyak Rp100 triliun akan bersumber dari investasi publik dan sisanya dari sektor swasta. Untuk investasi publik, pemerintah menyiapkan Rp30 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), World Bank Rp2,6 triliun, dan privatisasi Rp64,7 triliun.

Sementara dari sektor swasta, sebanyak Rp35 triliun didapat dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sektor perbankan sebesar Rp8 triliun, dan RDPT mencapai Rp57 triliun. Arief menjelaskan pemerintah menargetkan kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara pada 2019. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah regulasi antara lain memberikan bebas visa kunjungan singkat (BVKS) untuk 169 negara.

Selain itu, mempermudah izin masuk kapal yacht dan kapal pesiar ke dalam perairan Indonesia dengan mencabut aturan�Clearance Approval for Indonesia Territory�(CAIT).�Arief menambahkan untuk mendukung sektor pariwisata dibutuhkan konektivitas udara yang memadai. "Konektivitas udara sangat penting, mengingat 75 persen kunjungan wisman ke Indonesia menggunakan moda transportasi udara. Ketersediaan�seat�pesawat yang cukup menjadi kunci pencapaian target 2019," kata Arief.
(*/PRO2)