BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com) Program Asuransi Nelayan dari Kementerian Keluatan dan Perikanan (KKP) di Kota Bandar Lampung, terkendala KTP elektronik dan kartu nelayan. Menurut Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Lampung, Marzuki Yazid, masih sedikit nelayan yang terdata dari 6.000 nelayan yang berhak mendapat asuransi.

"Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), tidak mau turun door to door ke nelayan, sehingga masih sedikit nelayan di Bandar Lampung yang terdata ikut program asuransi itu," kata Marzuki Yazid, di Bandar Lampung, Selasa (4/4/2017).

Pendataan kurang maksimal, kata Marzuki, karena tidak ada honor bagi petugas DKP. Dia menyarakankan agar DKP Kota Bandar Lampung tidak berjalan sendiri. Tapi membentuk tim beranggotakan para kepala desa, dan organisasi profesi seperti HNSI. "DKP jangan one man show, HNSI punya infratruktur dan struktur dari provinsi, cabang, ranting, hingga tingkat desa, serta rukun nelayan," kata Marzuki Yazid, yang juga Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Lampung itu.

Saat ini, kata Marzuki, di seluruh Lampung terdapat 30 ribu nelayan. Namun yang baru terdata sekitar 4.000 nelayan. Dia berharap pemerintah segera mendata para nelayan yang berhak. "Kasihan nelayan sulit mendapatkan haknya. Ini memang ada indikasi pendataan nelayan terpengaruh kepentingan politik. Ini yang HNSI telusuri ke berbagai dinas di kabupaten dan kota. Indikasinya di bantuan kapal nelayan dan alat tangkap. Ada beberapa koperasi yang tidak direkomendasikan oleh dinas, karena ada perbedaan politik," kata Marzuki. (PRO1)