Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan perdagangan sembako di Pasar Way Halim, Bandar Lampung. LAMPUNGPRO.CO/AMIRUDDIN SORMIN

Pertanyaannya kemudian, mengapa inflasi tinggi terjadi di tengah limpahan produksi surplus itu? Inilah ‘PR’ yang harus segera dituntaskan pemerintahan Mirza-Jihan, agar jangan angka-angka surplus itu cuma di atas kertas. Tapi barangnya 'mbuh nang endi' alias barangnya entah ada dimana.

Dalam 100 hari pemerintahan Mirza-Jihan, harus mampu membuat langkah-langkah pengendalian inflasi yang terukur dengan memperkuat stok barang dan produksi. Kemudian memperlancar distribusi barang, termasuk memperbaiki infrastruktur jalan menuju sentra-sentra produksi pangan.

Pemrintahan Mirza-Jihan harus memegang kendali Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan memperkuat koordinasi dengan pihak terkait TPID seperti Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Polda, Kejaksaan Tinggi, hingga Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemerintahan Mirza-Jihan yang dilantik 7 Februari 2025, harus segera berlari kencang mengendalikan inflasi, mengingat hanya beberapa minggu setelah dilantik bulan Ramadan tiba. Kemudian Idulfitri. Ujian pemerintahan Mirza-Jihan akan dimulai di akhir Februari 2025, Ketika akan memasuki bulan suci Ramadan. Sudah menjadi kebiasaan, seminggu menjelang Ramadan dan seminggu menjelang Idulfitri harga-harga kebutuhan pokok melejit tinggi.

Oleh karena itu, Mirza-Jihan, harus segera mengambil alih komando TPID dengan memberdayakan anggota yang berasal dari aparat penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan yang memiliki bidang intelijen untuk mengendus siapa biang keladi terjadinya kenaikan harga.

Daya cium aparat penegak hukum di TPID harus terus dipertajam. kembali. Gubernur dapat meminta TPID membongkar 'invisible hand' alias tangan-tangan tak tersentuh yang selama ini mempermainkan harga. Pasalnya, hingga kini baik kepolisian maupun kejaksaan di Lampung belum pernah mengekspos hasil tangkapan mafia pangan.

Pemerintahan Mirza-Jihan yang didukung mayoritas masyarakat Lampung, tentu punya legitimasi kuat untuk berkolaborasi dengan aparat penegak hukum membongkar mafia pangan di Lampung. Ini diperlukan sebagai early warning system bagi siapa pun yang ingin mempermainkan harga kebutuhan pokok.