Gubernur Lampung Saat Dikunjungi Wakil Menteri PANRB | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengajak seluruh pihak khususnya aparatur sipil negara (ASN) di Lampung, untuk berkolaborasi meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Lampung.

Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, kinerja aparatur dalam pelayanan publik harus baik dan maksimal, untuk  meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena pelayanan publik yang baik adalah cermin nyata hadirnya negara di tengah masyarakat.

"Saya sangat bangga dalam lima bulan ini, semangat bertransformasi teman-teman di dinas-dinas dalam melayani sangat luar biasa. Mereka berusaha memperbaiki persepsi masyarakat dan sadar cara memperbaiki adalah dengan memperbaiki pelayanan," kata Rahmat Mirzani Djausal saat kunjungan kerja Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (Wamen PANRB) Purwadi Arianto, di Gedung Pusiban, Kamis (24/7/2025).

Menurut Mirza, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung saat ini telah memulai melakukan perubahan dengan membangun pusat pelayanan publik yang ramah, cepat, dan terintegrasi.

Salah satu perubahan tersebut, dengan adanya Pusat Pelayanan Publik dan Perizinan (P4) yang berada di Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Selain itu, saat ini sudah ada 12 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang beroperasi diberbagai kabupaten/kota di Lampung.

Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 659 Tahun 2024, Lampung menempati peringkat ke-12 dari 33 provinsi dalam evaluasi kinerja pelayanan publik.

"Ini bukan garis akhir, karena ini adalah panggilan untuk bekerja lebih baik. Target kami jelas naik kelas jadi provinsi dengan pelayanan publik terbaik se-Indonesia,tapi ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi sendiri, tapi harus didukung dari pemerintah kabupaten dan kota," ujar Rahmat Mirzani Djausal.

Selanjutnya Lampung juga telah melakukan transformasi layanan digital melalui aplikasi super-app Lampung-In yang memadukan pelayanan publik digital, informasi publik yang transparan, dan kanal pengaduan masyarakat berbasis lokasi (geotagging). Fitur ini memungkinkan laporan warga langsung terhubung dengan lokasi kejadian.

Gubernur meyakini, reformasi birokrasi tidak bisa dikerjakan sendiri, karena reformasi birokrasi hanya bisa berhasil jika pemerintah pusat dan daerah jalan bersama, regulasi dan inovasi berjalan seimbang, serta masyarakat ikut terlibat aktif.

"Dengan bimbingan dari Kementerian PANRB, kami yakin langkah kami semakin terarah. Lampung siap bukan hanya mengikuti arus perubahan, tapi Lampung siap untuk ikut memimpin perubahan," ungkap Gubernur.

Sementara itu, Wamen PAN RB, Purwadi Arianto menambahkan, pihaknya turut menekankan kualitas pelayanan tidak hanya terletak pada sistem dan sarana, tetapi juga pada kesiapan petugas dalam melayani masyarakat secara tulus dan cepat tanggap.

"Kepercayaan dan kepuasan masyarakat dapat diraih dari hasil akumulasi ketulusan dalam melayani dan kecepatan dalam merespon," tambah Purwadi Arianto.

Wamen PAN RB juga menyampaikan harapan kepada seluruh jajaran Pemprov Lampung serta pemerintah kabupaten/kota se-Lampung untuk menggunakan hasil indeks kinerja sebagai alat navigasi pembenahan pelayanan publik, yang mencerminkan hasil kinerja dan kualitas layanan.

Lalu mendorong integrasi lintas dinas dan lembaga agar masyarakat tidak dibebani birokrasi yang berbelit-belit, memperkuat kanal partisipasi publik yang dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan rakyat, mengembangkan inovasi pelayanan sesuai dengan konteks lokal, hingga budaya pelayanan prima harus menjadi bagian dari etos kerja ASN. (***)

Editor : Febri Arianto