BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menilai pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan lebih menguntungan pihak swasta dan kurang menyejahterakan rakyat. Untuk itu, Komisi II mencoba membangun tupoksi baru dengan mengevaluasi HGU yang dikuasai swasta.

Kami, Komisi II mencoba membangun tupoksi baru yaitu mengevaluasi HGU yang dikuasai oleh swasta, kata Wakil Ketua Komisi II, Herman Khaeron, saat bersama Sekretariat Kabinet melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses masa persidangan I Tahun Sidang 2018-2019 ke Provinsi Lampung, Jumat (2/11/2018). Rombongan Komisi II DPR RI, diterima Pelaksana Tugas (plt) Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Taufik Hidayat di Ruang rapat Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Lampung, Bandar Lampung.

Menurut Herman Khaeron kunjungan kerja kali ini berbeda dengan sebelumnya. Ada tahapan proses persiapan dan evaluasi yang disepakati Komisi II dan seluruh mitra kerja. Setelah pertemuan itu, rombongan Komisi II DPR RI bersama mitra kerja meninjau ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung dan dilanjutkan melakukan pertemuan dengan seluruh jajaran PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VII di kantor PTPN VII Bandar Lampung.

Anggota DPR RI yang ikut dalam kunjungan kerja diantaranya Rambe Khamarul zaman, Henry Yosodiningrat, Tamanuri (Nasdem), E.E Mangindaan. Sedangkan dari Sekretariat Kabinet diantaranya Asisten Deputi Bidang Kepariwisataan, Riset, Teknologi dan Lingkungan Maritim, Arief Khumaidi dan Inspektur, Wawan Gunawan. Sebelumnya, Kamis (1/11/2018), Komisi II berkunjung ke Provinsi Kalimantan Barat. (PRO1)