Anggota DPRD Kota Bandar Lampung saat menghadiri FGD Disability Awareness | LAMPUNGPRO.CO/Oza

“Hari ini kita perlu mulai memastikan, setelah semua diskusi ini, apa yang akan kita kerjakan bersama?” ujar Mayang.

Ia mengatakan, pemenuhan hak penyandang disabilitas harus menjadi bagian dari proses pembangunan daerah secara menyeluruh. Dengan demikian, isu disabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab satu OPD, tetapi menjadi perspektif bersama dalam setiap perencanaan pembangunan.

Mayang juga mendorong agar Perwali sebagai aturan pelaksana serta RAD Disabilitas segera disusun. Kedua instrumen tersebut dinilai penting untuk memberikan arah yang lebih jelas mengenai target, program, pembagian tanggung jawab, serta evaluasi pelaksanaan kebijakan disabilitas di daerah.

“Perda harus hidup dalam kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelayanan publik, dan kehidupan sehari-hari masyarakat,” kata Mayang.

Ia berharap FGD lintas sektor tersebut dapat menjadi awal dari langkah yang lebih konkret dalam mewujudkan Bandar Lampung sebagai kota yang berkeadilan, inklusif, dan ramah bagi penyandang disabilitas.

Libatkan Penyandang Disabilitas

FGD yang diinisiasi Yayasan SATUNAMA Yogyakarta tersebut juga menjadi ruang untuk mendengarkan langsung pengalaman dan kebutuhan penyandang disabilitas.